Tantangan di balik ajakan Presiden Jokowi bangun negara maritim

0
1074

JAKARTA,test.test.bisniswisata.co.id: Sidang Paripurna MPR menandai pelantikan dan sumpah jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dipimpin oleh Ketua MPR Zulkifli Hassan usai sudah. Pidato Presiden ke tujuh Republik Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun negara maritim, hari ini di Gedung MPR RI.

“Kita telah terlalu lama memunggungi samudera, memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi selat. Kita kembalikan kejayaan kita sebagai negara maritim. Jalesveva Jayamahe, di lautlah kita jaya,” kata Presiden Joko Widodo.

Penggalan pidato perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Paripurna MPR, Jakarta, menunjukkan komitmennya yang kuat sejak debat capres Juni lalu untuk menguatkan langkah Indonesia menuju kebangkitan sebagai bangsa bahari menuju negara maritim dengan visi poros maritim yang telah dilontarkannya.

“Kita kembangkan jiwa pelaut kita, pelaut pemberani yang berani mengarungi laut dan samudera. Kita kembangkan layar. Saya berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi,” kata Presiden RI ketujuh itu.

Pidato perdana Presiden Jokowi agar dilaut kita berjaya memang bukan hal yang mudah mengingat selama ini potensi ekonomi dilaut seakan disepelekan dan tidak dilirik apalgi dimanfaatkan. Hal tersebut dikarenakan visi pemimpin Indonesia selam ini lebih fokus ke kontinental sehingga kebijakan, dukungan anggaran dan politik di sektor maritim tidak terjadi.

Negara Indonesia adalah negara yang geografisnya sebagain besar adalah lautan dan kekayaan alam lautan selama ini belum tereklploitasi dengan baik bahkan banyak yang dicuri oleh asing. Sehingga posisi kita sebagai sebuah negara maritim, kondisi tersebut merupakan kelemahan tersendiri disamping kelemahan dibidang alat penjagaan lautan yaitu TNI AL akibat dari hilangnya visi bahari dari para pemimpin Indonesia selama ini.

Alex SW Retraubun, Wakil Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu yang juga Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Maluku, menyambut gembira pidato perdana Jokowi sebagai Presiden RI.

“Visi beliau patut diapreasisasi sebagai bagian dari kesadaran politik yang baru dan akan berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintahan baru. Kebijakan akan memberikan dampak perubahan secara sistematis dari daerah hingga pusat,”kata Alex yang pernah menjabat sebagai Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) pada Departemen Kelautan dan Perikanan (2005–2009).

Menurut Alex, tiga dari tujuh visi Jokowi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sudah menunjukkan komitmen visi maritimnya a.l melalui misi pertama yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah.

Lalu misi ke tiga adalah mewujudkan politik luar negri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan di misi ke enam Presiden Jokowi ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, jelas Alex.

Ajakan berjaya di laut dari Presiden Jokowi adalah tantangan serius bagi kabinet yang akan dibentuknya karena luas laut yang dimiliki oleh Indonesia mencapai 5,8 juta km2. Dari jumlah tersebut , 2,7 juta km2- nya merupakan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan.

Wilayah laut yang dimilki oleh Indonesia juga diperkaya dengan jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia sekitar dari 17.500 pulau dengan keindahan alam, panorama alam serta kekayaan hayati yang melimpah yang merupakan potensi pariwisata bila dimanfaatkan.

“Mengapa menjadi tantangan serius bagi kabinet baru untuk segera bekerja mewujudkan visi-misi itu karena SDA laut yang dicuri di wilayah RI seperti diungkapkan Jokowi saat debat Capres lalu mencapai Rp 300 triliun,” kata Alex Retraubun.

Kalau RI mampu memanfaatkan, mengamankan dan mengendalikan lautnya maka sumber daya alam kelautan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat hingga ke pelosok merasakan pembangunan.
“Kita punya 17.500 pulau dan hanya sebagian kecil yang punya nama, untuk menjaga kedaulatan dan tidak di klaim negara tetangga, pekerjaan rumah yang dari dulu belum mampu kita wujudkan adalah memberi nama ribuan pulau itu,” kata Alex.

Edy Putra Irawadi, Deputi VI Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Menteri Perekonomian, yang tengah berada di Mekkah menjalankan ibadah haji juga menyambut baik pidato Presiden Jokowi tentang komitmennya di bidang maritim.
“Alhamdulilah, insyaallah saya mendoakan langsung di depan Kabah agar keinginan untuk membangun negara Maritim yang kuat dapat terwujud. Pasalnya sebagai negara bahari, Indonesia sampai saat ini belum mampu mengembangkan ekonomi yang berbasis kelautan. Padahal, potensi bahari yang dimiliki sangat besar,” ujarnya per telpon.

Edy Putra Irawady menegaskan bahwa ntuk mengembangkan ekonomi bahari dibutuhkan keberpihakan pemerintah terhadap potensi bahari nasional. Kalau pemimpin melihat bahwa Indonesia ini sebagai benua bahari. Makan keuntungan Ekonomi akan jauh lebih besar dan kerugiannya relatif lebih kecil,”

Menurutnya, pengembangan ekonomi bahari bukan hanya mencakup bidang perikanan, namun juga bidang-bidang yang ada di dalam perairan. Pengembangan sektor akan sangat membantu pengembangan ekonomi Indonesia karena sebagain besar wilayah Indonesia merupakan perairan. (hildasabri@yahoo.com)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.