Tak Ada Uang, Izin Kawasan Wisata Tak Dikeluarkan

0
784
Johan Budi Jurus bicara KPK

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Pariwisata Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB), terus berkembang. Sayangnya, perkembangan itu dinodai oleh Zaini Arony – Bupati Lombok Barat. Penodaan dengan modus tidak akan mengeluarkan izin pengembangan kawasan wisata alam di wilayahnya, jika pengusaha atau investor tidak memberinya sejumlah uang.

Ulah serakah sang Bupati juga politisi Partai Golkar, akhirnya berhenti setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan Bupati Zainy yang baru menjabat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan senilai Rp 2 miliar. Bahkan sang bupati dicekal berpergian ke luar negeri.

“Tersangka (Zaini) ini soal izin kawasan wisata dan lapangan golf terhadap PT Djaja Business Group, yang meminta izin pembangunan wisata di Desa Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. kalau tidak diberi sesuatu tadi (uang), maka izin itu tidak dikeluarkan. Izin itu untuk kawasan wisata di Lombok Barat,” kata juru bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Jumat (12/12/2014) malam.

Penyidik, lanjut Johan, menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Kemudian bisa disimpulkan diduga ada tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh ZAR (Zaini Arony) juga Ketua DPD I Golkar NTB.

Kasus itu bermula, seorang pengusaha yang namanya masih dirahasikan beberapa kali memberikan sejumlah uang yang totalnya sekitar Rp 2 milyar, hanya untuk selembar izin kawasan wisata dan lapangan golf. “Kami menduga ada yang sudah mengalir ke ZAR sekitar Rp 1,5-2 milyar. Tapi masih sedang ditelusuri lebih lanjut,” ucap Johan.

Johan menyebut pemerasan yang dilakukan oleh Zaini dilakukan lebih dari satu kali. Namun dia tidak merinci sejak kapan Zaini melakukan praktik pemerasan tersebut mengingat Zaini telah menjabat sebagai bupati sejak tahun 2009.

Surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap Zaini telah dikeluarkan KPK sejak 5 Desember. Johan mengatakan ada rentang waktu yang renggang sejak keluarnya Sprindik hingga penetapan tersangka karena tim penyidik KPK membutuhkan pengembangan penyidikan di Lombok Barat.

Sejak Sprindik KPK dikeluarkan, nama Zaini juga telah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah berplesiran ke luar negeri.

Sedangkan saat disoal apakah KPK akan melakukan penggeledahan, Johan tak menampiknya, karena penggeledahan untuk mengumpulkan bukti dan penyitaan barang bukti dan aset yang terkait kasus tersebut. “Kemungkinan biasanya yang dilakukan penyidik dalam kaitan peningkatan status itu penggeledahan, penyitaan. tapi saya mohon waktu untuk mengecek,” ujar Johan.

Atas perbuatan tersebut, KPK pun menyangka Bupati Lombok Barat dua periode itu pun melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ditambahkan, KPK membuka ruang seluas-luasnya untuk pelaporan dugaan korupsi di daerah. “Jangan ada anggapan bupati itu kecil karena daerah adalah yang terkena dampak secara langsungsung. KPK berharap dapat memberikan detterent effect (efek jera) sehingga gubernur, bupati, walikota berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Itu bagi mereka yang mau berpikir, kalau yang tidak mau ya ditangkap,” tegas Johan.

Johan juga menegaskan dalam kasus ini pasti akan ada pengembangan. “Pasti ada pengembnangan tapi tergantung penyidikan kasus ini, apakah ada informasi yang bisa dikembangkan,” tambah Johan. (endy)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.