Sumbar Sulit Terapkan Wisata Halal Tanpa Landasan Hukum

0
250
Wisatawan muslim nikmati kuliner halal (Foto: The Jakarta Post)

PADANG, Bisniswisata.co.id: Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menargetkan naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda) pariwisata halal tuntas tahun 2017, sehingga mempercepat upaya pengembangan pariwisata halal di daerah itu.

“Kami berharap naskah akademik Ranperda wisata halal tuntas, lantas diajukan sebagai Perda. Perda tentang Wisata Halal ini penting sebagai landasan hukum agar arah kebijakan bidang pariwisata lebih terarah dan terkelola dengan baik,” ucap Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian seperti dilansir laman Bisnis.com, Sabtu (15/07/2017).

Menurutnya, pengelolaan pariwisata sulit dilakukan jika landasan hukum yang menjadi pedoman pengembangan belum dimiliki daerah. Dicontohkan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah memiliki Perda Wisata Halal lebih terarah dalam pengembangan pariwisatanya.

Selain Perda, Pemda Sumbar memberikan insentif pengurusan sertifikat halal bagi hotel dan restoran, serta pelaku usaha di sektor pariwisata halal, untuk pengembangan pariwisata daerah itu. “Kami bantu insentif 50% untuk biaya pengurusan sertifikat halal ini. Sekaligus juga meminta pelaku usaha segera mengurus, agar pengembangan wisata halal ini lebih cepat,” ujarnya.

Beberapa restoran dan hotel di Sumbar memang sudah memiliki sertifikat halal, bahkan terstandardisasi untuk mendukung pengembangan pariwisata halal. Sayangnya, hingga kini landasan hukum penerapan wisata halal di Sumbar belum ada.

Sari Lenggogeni, Direktur Pusat Kajian Pariwisata Universitas Andalas (Unand) yang juga koordinator perumus Ranperda Wisata Halal Sumbar mengatakan rumusan yang akan dibuat tetap berperspektif marketing untuk meningkatkan kunjungan wisman tanpa meninggalkan kearifan lokal.

“Kearifan lokal tetap menjadi unsur utama dalam rumusan perda nanti. Jadi sama-sama kita inginnya Sumbar menjadi destinasi yang ramah bagi umat muslim, dan wisman yang tertarik dengan halal tourism,” katanya.

Menurutnya, muatan kearifan lokal ini lah nanti, yang akan menjadi identitas pengembangan pariwisata Sumbar. Tim perumus Perda Wisata Halal daerah itu mengacu pada Perda No.3/2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Sumbar. Sari menargetkan naskah akademis Ranperda itu selesai tahun ini dan segera diperdakan.

Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal Kementerian Pariwisata Raseno Arya menyebutkan pariwisata halal adalah konsep untuk memberikan jaminan kenyamanan bagi pengunjung. Pariwisata halal itu mencerminkan kebersihan. Alasan itu lah yang menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara untuk datang kerena adanya jaminan kebersihan dan kenyamanan.

“Misalnya, fasilitas toilet. Wisatawan melihat kebersihannya, berbau asap rokok atau tidak. Dalam wisata halal ini penting. Makanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sertifikasi halal atau pemberian standar mutu bagi hotel, restoran, dan pemandu wisata,” lontarnya.

Dia mengungkapkan di sejumlah negara tengah berkembang tren pelabelan halal di hotel dan restoran. Langkah itu perlu diterapkan di Indonesia agar tidak ada lagi keraguan bagi wisatawan terhadap jaminan fasilitas yang tersedia.

Wakil Direktur LPPOM MUI Osmena Gunawan menyebutkan tantangan dalam pengembangan wisata halal adalah bagaimana membuktikan komponen yang ada betul-betul halal. “Kami sudah memiliki tenaga auditor terlatih di setiap provinsi yang akan mengaudit suatu produk hingga bisa mendapatkan sertifikat halal,” katanya.

Dia menjelaskan untuk produk halal tinggal dipasang pada kemasan, sedangkan bagi hotel dan restoran tinggal dipasang bukti halal dengan melengkapi QR code. “Tidak sulit menerapkan pariwisata halal di Indonesia, terutama Sumbar karena sudah memenuhi sejumlah persyaratan, ramah, murah senyum dan budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan halal,” sambungnya. (*/BIO)

LEAVE A REPLY