Suami Istri Bos First Travel Jadi Tersangka

0
386
Kantor First Travel bernasalah, kini ada 3 kasus serupa

JAKARTA, Bisniswisata.co.id: Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan dua pemimpin perusahaan penyelenggara ibadah umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Andika Surachman menjabat Direktur Utama dan istrinya Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai Direktur First Travel, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan ibadah umrah.

Sebelumnya, Andika dan Anniesa warga Sentul Jawa Barat ditangkap penyidik Polri di komplek Kantor Kementerian Agama, Rabu (9/8) usai menggelar konferensi press terkait dengan bisnisnya First Travel.

“Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik memeriksa sebanyak 11 orang saksi yang terdiri dari agen dan jemaah First Travel,” papar Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Polisi Herry Rudolf Nahak dan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Dijelaskan, perusahaan penyelenggara ibadah umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menipu jemaah yang melunasi pembayaran perjalanan ibadah umrah lewat jasa agen sejak 2015. “Sudah ada yang berangkat, tapi sebagian besar belum. Jumlahnya ribuan,” ungkapnya

First Travel menggunakan berbagai alasan untuk menutupi tindak pidana penipuan yang dilakukan terhadap ribuan jemaah ibadah umrah. Salah satunya, First Travel mengatakan proses pengurusan dokumen keberangkatan jemaah belum selesai. “Soal kerugian pelangganya dan keuntungan diraup First belum bisa diungkap, karena masih dihitung,” jelasnya.

Modusnya, sambung Herry, berjanji memberikan umrah murah. Dibayar masuk uang, tapi tidak diberangkatkan. Penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 55 juncto Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebelumnya, Tim Advokasi Penyelematan Dana Umroh (TPDU) melaporkan Andika dan Anniesa ke Bareskrim, Jumat (4/8). TPDU merupakan gabungan para advokat yang menjadi kuasa hukum dari para agen First Travel dengan jumlah jamaah umroh lebih dari 1.200 orang di Indonesia.

TPDU juga mempertanyakan langkah Kementerian Agama sebagai regulator yang dinilai tidak melakukan tindakan antisipatif, preventif dan kuratif terhadap kasus ini. Padahal, kasus ini sudah ramai menjadi perhatian media dan publik.

Mereka menduga ada hal yang tidak beres dalam kasus ini. Untuk itu, TPDU meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya agar mengaudit Kementerian Agama. TPDU juga mendesak agar aset dari First Travel untuk disita dan dikembalikan kepada jamaah. (NDIK)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.