Smailing Tours & Travel Digugat Pailit

0
1095

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: PT Smailing Tours & Travel Service, perusahaan biro perjalanan dan wisata digugat pailit oleh 22 krediturnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Para kreditur itu merupakan perusahaan alat tulis kantor yang menjalin kerjasama Smailing Tours. Kini penggugat meminta agar Smailing Tour segera merelakan asetnya setelah menunggak sejumlah tagihan pesanan alat tulis kantor senilai Rp2,35 miliar.

“Kreditur mengajukan permohonan kepailitan mencapai 22 perusahaan. Pemesanan pembelian yang dipasok para pemohon seperti printer, tinta, kertas belum dibayarkan sejak Maret 2016 atau jatuh tempo dan belum dibayar” kata Isnan B. Maulana, Kuasa hukum para pemohon seusai persidangan, Kamis (30/6/2016).

Sebanyak 22 perusahaan itu antara lain, UD. Citra Mekar Sakti, PT Berca Cakra Teknologi, PT Multi Kharisma Solusindo dan CV Pelita Harapan. Sejumlah pemohon terdiri dari perusahaan terbatas, persekutuan komanditer, dan usaha perorangan. Utang itu, muncul atas adanya kesepakatan jual beli barang-barang guna memenuhi kebutuhan termohon. Pemohon mengirimkan barang dan surat tagihan (invoice) untuk keperluan penagihan utang dari transaksi tersebut.

Pembayaran tagihan biasanya dilunasi oleh termohon paling lama dua pekan sejak invoice diterima, sehingga pemohon selalu bersedia memenuhi pesanan hingga awal 2016. Akan tetapi, sejak Maret 2016 pembayaran termohon mengalami keterlambatan. “Penjelasan itu sudah cukup untuk membuktikan adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, utang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana,” tandasnya.

Pemohon, sambung dia, menunjukkan iktikad baik dengan melakukan penagihan kepada termohon melalui kunjungan langsung, surat elektronik, dan telepon. Namun, termohon tidak memberikan respons positif.

Pihaknya juga melayangkan surat peringatan atau somasi pada 6 Juni 2016 agar termohon segera melakukan pembayaran tanpa harus melalui proses pengadilan. Somasi yang kedua juga telah dilayangkan empat hari kemudian, tetapi tidak mendapatkan respons positif.

Dijelaskan, para pemohon justru menerima surat tanggapan dari pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum. Namun tanggapan itu, diajukan pihak yang tidak berhak menjalankan kuasa termohon. Tanggapan diberikan menggunakan surat kuasa perkara pidana. Atas bukti tersebut pemohon mengabaikan tanggapan tersebut dan menganggap tidak pernah ada.

Termohon dianggap bertanggung jawab penuh terhadap kesepakatan jual beli yang dilaksanakan bersama pemohon meskipun pihak yang menandatangani bukan direksi. Menurutnya, tindakan yang dilakukan pihak internal perseroan tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab termohon sebagai korporasi untuk melunasi utangnya.

Dalil tersebut diklaim sudah sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yakni majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan.

“Permohonannya sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) mengenai debitur harus memiliki satu atau lebih kreditur. Sehubungan dengan putusan pailit, pihaknya mengusulkan Afrisani Putra dan Ocki R. Soeriaatmadja sebagai calon kurator,” tambahnya.

Kuasa hukum termohon Sri Novianora dari kantor hukum Lontoh & Partners mengaku akan segera memberikan jawaban secara tertulis kepada majelis hakim. Namun, ketika hendak dikonfirmasi lebih lanjut dirinya menolak untuk memberikan tanggapan.

Sidang dengan perkara No. 31/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut akan dilanjutkan dengan agenda penyerahan jawaban termohon pada 19 Juli 2016. Termohon merupakan perusahaan jasa penjualan paket liburan melalui sejumlah agen perjalanan yang didirikan sejak 1976.

Perkara ini memasuki sidang perdana pada Kamis (30/6). Majelis pun akan melanjutkan persidangan kembali pada 19 Juli 2016 dengan agenda jawaban dari Smailing. Ditemui seusai persidangan kuasa hukum Smailing Sri Novianora dari kantor hukum Lontoh & Partners tak mau memberikan komentarnya. (*/NDY)

LEAVE A REPLY