Sayang, Camilan Kripik Sanjai Banyak Tak Sertifikat Halal

0
99
Keripik sanjai (Foto: media.foody.id)

BUKITTINGGI, bisniswisata.co.id: Kripik sanjai, camilan produk kuliner unggulan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) kini semakin digemari wisatawan nusantara. Kripik dengan bahan dasar singkong yang diproduksi secara turun menurun ini, lagi naik daun seiring dengan semakin meningkatnya wisatawan yang berwisata ke Bukittinggi.

Sayangnya, masih banyak pengusaha kripik Sanjai belum mengantongi sertifikat halal. Padahal sertifikat halal sangat dibutuhkan untuk menjamin produk itu aman dikonsumsi. Juga ada kenyamanan dan ketenangan dalam berusaha setelah memiliki sertifikasi halal.

Asosiasi Pengusaha Kerupuk Sanjai Bukittinggi diketuai Zil Andri mengatakan di Kota Bukittinggi terdapat sekitar 60 pengusaha kerupuk sanjai, hanya 31 pengusaha yang tergabung Asosiasi. Hal ini disebabkan untuk menjadi anggota asosiasi, pengusaha harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriteria itu ditetapkan untuk menjaga mutu dari keripik sanjai itu sendiri.

Zil menyambut baik upaya Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) melakukan sosialisasi dan pendampingan mengenai pengurusan sertifikasi halal. Para pengusaha yang masuk asosiasi sudah melakukan sertifikasi halal, hanya saja belum diperpanjang. Sertifikasi halal sendiri merupakan salah satu syarat untuk masuk ke dalam asosiasi.

“Banyak pengusaha kerupuk sanjai yang menolak mengikuti asosiasi dengan alasan dirasa tidak perlu keberadaan asosiasi dan syarat-syarat untuk ikut asosiasi, termasuk sertifikasi halal, dianggap hanya menyulitkan saja,” ungkapnya.

Alasan mengapa sedikit yang mau melakukan sertifikasi halal karena adanya anggapan tidak perlunya sertifikasi halal dan biaya sertifikasi halal yang cukup mahal. Biaya untuk mengurus sertifikasi halal bagi UKM adalah Rp 2,5 juta di Kota Padang dan Rp 3,1 juta di luar Kota Padang.

Sementara ongkos untuk melakukan sertiikasi halal bagi rumah makan adalah Rp 2,4 juta di Kota Padang dan Rp 3,8 juta di luar Kota Padang. Berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, usaha dengan status UMKM diberikan kelonggaran untuk biaya sertifikasi halal, karena diperbolehkan ditanggung oleh pihak lain.

Karena itu, baik pemerintah atau pihak swasta diharapkan lebih aktif dalam sosialisasi, pendampingan, dan bantuan keuangan terhadap UKM agar bisa mengantongi sertifikasi halal. Alhasil, produk UKM memiliki daya saing

Karena itu, Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga diberi mandat pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Kewajiban penyelenggaraan ini berlaku paling lambat Oktober 2019. Meski demikian, banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah yang belum mengantongi sertifikat halal.

Pasalnya, banyak UKM yang kurang peduli dan memiliki pengetahuan yang cukup akan pentingnya sertifikat halal dari produk yang mereka hasilnya. Atas dasar itu, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengisisiasi program sosialisasi dan pendampingan bagi para produsen UKM kuliner Kripik Sanjai di Desa Manggis, Kelurahan Manggis Ganting Sanjai, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

Heru Susetyo, Manajer Riset & Publikasi FH UI mengatakan, pendampingan untuk pemahaman perlunya sertifikasi halal bagi UMKM kuliner. Juga membantu memfasilitasi produsen kripik sanjai agar bersertifikasi halal dari produk dihasilkan ke LPPOM Majelis Ulama Indonesia. “Ada 10 UKM kuliner kripik sanjai menerima fasilitas bantuan sertifikasi halal,” kata Heru seperti dilansir Kontan.co, Senin (1/10).

Prioritas program ini, lanjut dia, adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi produsen UKM kuliner dalam rangka peningkatan kapasitas Indonesia dalam mengadakan halal tourism, khususnya produsen kripik sanjai. Sedangkan kripik sanjai merupakan salah satu produk kuliner unggulan Kota Bukittinggi.

Kripik sanjai atau karupuak sanjai dalam bahasa lokal, sebuah camilan kuliner berbahan dasar singkong, yang diproduksi secara turun-temurun. Adapun masalah yang dihadapi sekarang ini adalah masih sedikitnya produk kreasi para produsen kripik sanjai yang sudah bersertifikat halal sesuai ketentuan BPJPH.

Tercatat dari 182 unit usaha Kripik pada tahun 2011, dari 52 unit usaha yang disurvei, baru 37 yang memiliki izin usaha. Lalu, berdasarkan hasil preliminary research yang telah dilakukan FH UI, sekurang-kurangnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk sertifikasi halal hanya terbatas pada dua unit usaha Kripik Sanjai saja pada tahun 2015 yang lalu.

Kemudian, berdasarkan penelitian permulaan di lapangan, dari produsen yang sudah memiliki sertifikasi halal, sebagian besar merasa enggan untuk memperpanjang masa keberlakuan sertifikat halal yang telah dimiliki. Padahal, Sumatera Barat, sebagai sebuah provinsi yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, Sumatera Barat juga mendapatkan designasi sebagai destinasi pariwisata halal.

Selain itu, Sumatera Barat telah mendapatkan penghargaan sebagai World Best Halal Culinary Destination, World Best Halal Destination, dan World Best Halal Tour Operator di ajang World Halal Tourism Award pada tahun 2016 silam.

“Berangkat dari keberhasilan Sumatera Barat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Sumatera Barat sudah mulai mengorbitkan diri sebagai provinsi dengan outlook pariwisata berbasis kepada konsep halal tourism. Mengingat potensi yang besar tersebut, seharusnya sertifikasi halal pada kuliner Sumatera Barat menjadi sesuatu hal yang wajib dan diperlukan,” sambungnya.

“Adanya sertifikasi produk kuliner halal, dapat turut mengembangkan halal tourism, khususnya di bidang halal culinary tourism. Maka dari itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dibuat, dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya melakukan sertifikasi halal bagi produk kuliner, dalam hal ini Keripik Sanjai,” terangnya.

Hanya saja, dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan tersebut, tim FH UI masih banyak menemui kendala yang dihadapi di lapangan. Pertama, biaya sertifikasi di LPPOM MUI Sumatera Barat adalah harga maksimal untuk UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal bagi produknya, yakni sekitar Rp 3,1 juta.

Kedua, tidak adanya mekanisme pendaftaran secara daring untuk LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat. Ketiga, UKM Keripik Sanjai di Bukittinggi yang tidak tergabung di dalam asosiasi umumnya melakukan produksi tanpa memerhatikan kehigenisan bahan dan alat, serta proses, sehingga sulit untuk dibantu melakukan sertifikasi halal.

Memang, sentra produksi kerupuk sanjai di Kota Bukittinggi dikelola secara turun-temurun. Tapi kini mulai tumbuh pengusaha-pengusaha baru di sektor tersebut. Industri UKM kuliner kerupuk sanjai di Bukittinggi memiliki peran penting untuk menyerap tenaga kerja yang berasal dari warga sekitar dan juga trading komoditas yang menjadi bahan baku pembuatan kerupuk sanjai. (EP)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.