PHRI Bali: Patuhi Pembebasan Biaya Akomodasi Wisatawan

0
44
Turis asing minta informasi di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Senin (27/11). (Foto: ANTARA/Fikri Yusuf)

DENPASAR, Bisniswisata.co.id: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali mengimbau hotel maupun akomodasi wisata lainnya untuk mematuhi surat Gubernur Bali, terkait pembebasan biaya akomodasi semalam.

“Kami sangat berharap semua anggota PHRI maupun non-PHRI mengetahui adanya kebijakan itu dan melaksanakannya, karena ini membawa nama Bali. Apalagi Bapak Gubernur sudah membuat surat imbauan resminya,” kata Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di Denpasar, Rabu (29/11/2017).

Selain pembebasan biaya akomodasi semalam pada saat hari penutupan Bandara Ngurah Rai, dalam surat Gubernur Bali tersebut, meminta pengusaha akomodasi wisata untuk memberikan diskon pada hari-hari berikutnya bagi yang memperpanjang waktu menginap.

Pria yang akrab dipanggil Cok Ace melanjutkan, sesungguhnya yang menjadi imbauan gubernur Bali bukan kebijakan baru di kalangan PHRI. “Malah menjadi keputusan internal PHRI sekitar sebulan lalu, karena kami mengantisipasi kemungkinan penutupan bandara seperti ini. Jadi meski tidak kami minta, semestinya hotel menawarkan ada fasilitas itu kepada wisatawan,” ujar mantan Bupati Gianyar.

Cok Ace memaklumi mungkin saja beberapa pihak hotel yang berada jauh dari Denpasar ada yang belum mengetahui kebijakan pembebasan biaya akomodasi semalam dan diskon itu. “Tetapi yang ada di Bali selatan, kami kira sudah tahu, paham dan harus melakukannya,” ucap dia.

Jika berkaca dari sebaran jumlah hotel yang terbanyak di Bali, atau sekitar 65% berada di kawasan Kuta dan Nusa Dua, Kabupaten Badung. Otomatis, wisatawan yang memanfaatkan pelayanan itu juga yang menginap di dua kawasan tersebut. “Bagi yang tidak melaksanakan, apa nikmat menikmati keuntungan di atas penderitaan orang lain?,” ujar Cok Ade.

Dia tidak memungkiri kebijakan itu akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan. Namun mesti diingat bahwa dengan memberikan pelayanan yang terbaik, diharapkan pemulihan sektor kepariwisataan akan menjadi lebih cepat setelah fase letusan Gunung Agung berakhir.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Yuniartha Putra, mengatakan, karena usulan datang dari komponen pariwisata, semestinya tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan permintaan gubernur Bali itu. “Seharusnya ini karena muncul dari mereka, kami tak perlu ngecek lagi dan harus sudah dilaksanakan. Ide tersebut bagus sekali, ide yang sangat mulia,” ucapnya seperti dikutip laman Inilah.com, Rabu (29/11/2017)

Kebijakan tersebut, lanjut Yuniartha, sebagai wujud empati kalangan pariwisata untuk mengurangi beban kepanikan wisatawan akibat penutupan Bandara Ngurah Rai karena terkena imbas erupsi Gunung Agung. (INC)

LEAVE A REPLY