Pengelola Kebun Binatang Bandung Diultimatum

0
427

BANDUNG, test.test.bisniswisata.co.id: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ancam mencabut izin operasional Kebun Binatang Bandung, jika Yayasan Marga Satwa Tamansari selaku pengelola tak jua memperbaiki fasilitas serta menjaga kesehatan hewan.

“Kalau tidak bisa menjaga satwa, ya dicabut izinnya,” ujar Siti usai mengikuti napak tilas ke Situs Penjara Banceuy, di acara Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Pidato Bung Karno, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Rabu (1/6/2016).

Siti berharap pengelola memperbaiki infrastruktur dan memperhatikan hewan yang ada. Juga memerintahkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat untuk meneliti kondisi ratusan hewan di sana. “BBKSDA terus melakukan supervisi. Yang paling penting, satwa langka harus dijaga,” imbuhnya.

Jika terbukti menelantarkan hewan, atas nama negara, Siti menyatakan akan mengambil alih pengelolaan. BBKSDA Jabar memberi tenggat 30 hari kepada pengelola untuk memperbaiki pengelolaan.

Siti juga meminta Pemerintah Kota Bandung membantu memperbaiki fasilitas Kebun Binatang Bandung. Karena, izin konservasi dari Kementrian LKH diberikan langsung ke Pemkot Bandung. “Rupanya pemkot bekerja sama dengan swasta. Nah, ketika pihak swasta banyak yang luput dan tidak dikontrol, pemkot harus bertanggung jawab,” katanya.

Sejak kematian gajah Yani di Kebun Binatang Bandung mendapat perhatian Kementerian LKH. Hingga saat ini, Kementerian LHK terus melakukan kontrol terhadap Kebun Binatang yang sudah menjadi ikon Kota Bandung itu. “Kita kontrol terus. Pada dasarnya mengalami kesulitan seperti ini, karena kontrolnya kurang dan lain-lain. Makanya sekarang kita intensifkan. Persoalan satwa langka sekarang itu sangat penting,” tutur Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar,

Menurut Siti, pada dasarnya penanganan dan pengembangan satwa menjadi urusan yang menarik. Di samping kepentingan publik, profit jasa lingkungan juga ada. Namun ketika ada pelanggaran, sanksi paling berat yang diberikan bisa sampai pencabutan izin. “Kalau ada masalah keuangan, apakah mulai goyah, nanti kita lihat. Itu ‘kan ada kerjasama dengan BUMD. Direview saja. Tapi kalau memang dicabut, kasihan Pemda. Dan kalau izin yayasan dicabut, nanti kita cek lagi. Yang pasti BKSDA terus melakukan supervisi,” terangnya.

Supervisi yang dilakukan itu, dilakukan karena saat ini banyak Kebun Binatang yang mengalami kesulitan, tak terkecuali di Bandung. “Pada dasarnya banyak Kebun Binatang yang mengalami kesulitan, seperti di Bukit Tinggi, Solo juga. Makin kesini agenda menangani satwa itu makin menjadi perhatian publik. Ada standar yang harus dipenuhi. Dan yang penting, yang namanya satwa atau satwa langka itu adalah milik negara dan milik kita. Harus dijaga, bahwa itu punya kita,” tutur Siti.

Untuk Kota Bandung, tambah Siti, pihaknya mendorong dibangunnya hutan kota untuk hiburan bagi masyarakat. Kementerian LHK memang mengusulkan dibangunnya infrastruktur itu di ibu kota provinsi dan kabupatan. “Tapi biasanya daerah juga minta kebun binatang. Bisa bareng bisa pisah pada dasarnya konservasi. Dan biasanya ini berdasarkan pengajuan dari Pemda dan swasta,” katanya. (*/NDY)

LEAVE A REPLY