Pelanggaran Naik, Visa on Arrival Perlu Dievaluasi

0
380
Turis China di Tanah Lot Bali

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan (visa on arrival) 169 negara ke Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan menyusul meningkatnya pelanggaran keimigrasian selama 2016 sejak diberlakukannya kebijakan tersebut Maret 2016.

Memang, tujuan dikeluarkan kebijakan itu untuk mengejar jumlah wisatawan dari negara-negara tersebut. Kenyataannya, justru makin banyak juga pelanggaran yang ditimbulkan oleh warga negara asing (WNA) dari negara-negara tersebut.

“Karena itu harus dievaluasi, terutama negara-negara yang WNAnya diketahui paling banyak melanggar dan menimbulkan masalah, jadi jangan semata-mata melihat jumlah wisata yang kita kejar, tapi kemanfaatannya juga,” lontar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana di Jakarta, Senin (02/01/2016).

Menurutnya, negara paling banyak melanggar didasarkan data pihak Imigrasi antara lain China, Banglades, Afganistan, sejumlah negara dari Afrika, dan tidak sedikit juga Timur Tengah. “Kepada negara ini Pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium atau penghentian sementara kebijakan bebas bisa kunjungan,” sarannya.

Moratorium bebas visa kunjungan WNA Cina ke Indonesia karena selain banyaknya pelanggaran keimigrasian oleh WNA Cina, juga tidak resiprokal-nya atau saling berbalasnya kebijakan bebas kunjungan visa Indonesia ke Cina.

“Ke Cina, kita tetap memakai visa, jadi kita juga harusnya resiprokal. Kita juga tidak usah terlalu mengejar wisatawan dari Cina, karena dampaknya lebih banyak ruginya daripada untungnya,” saran Jebolan Doktor of Philosophy dari University of Nottingham Inggris.

Hal ini didasari sejumlah fakta terjaringnya WNA asal Cina yang kedapatan melanggar, terbaru yakni 76 WNA Cina yang diamankan pihak Imigrasi saat tengah bekerja menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Sebelumnya juga, telah ada sekitar 1.800an Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang dideportasi dari jumlah total 7.787 TKA yang dideportasi pada 2016. “Artinya selain pekerja kasar, ada PSK juga, masa Indonesia kesannya mengekspor tenaga kasar dan PSK,” kata dia.

Ditambahkan, jika nantinya setelah dilakukan moratorium, lantas pelanggaran keimigrasian maupun pelanggaran pro justicia tak berkurang, artinya kebijakan untuk negara-negara tersebut semestinya dibatalkan.

Selain itu, lanjut Hikmahanto seperti dilansir laman Republika.co.id, evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan kepada negara-negara yang tidak memberi sumbangsih wisatawan besar ke Indonesia.

“Negara menurut Indonesia GDP (Gross Domestic Product) masyarakatnya tidak meyakinkan untuk berwisata ke Indonesia misalnya negara-negara Afrika, Timur Tengah juga yang biasanya ke Indonesia untuk singgah sebelum ke Australia, maka perlu dievaluasi,” tambah Hikmahanto. (*/REP)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.