Pasca Paris COP 21, Indonesia Wajib Laksanakan Paris Agreement

0
637
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menghadiri sidang Paris COP 21, di Paris, Perancis.

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa pasca penyelenggaraan Paris COP 21 (Konferensi Perubahan Iklim ke 21 di Paris), Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Paris Agreement (Kesepakatan Paris) itu secara bersinergi dengan kebijakan nasional dan daerah.

“Implementasi Paris Agreement itu merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks lingkungan hidup yang berkeadilan. Karena itu kami optimis Indonesia bisa melaksanakan Paris Agreement dengan baik,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam konferensi pers di Grand Sahid Hotel, Jakarta kemarin.

Meski dalam sidang adopsi Paris Agreement terjadi perbedaan pandangan, kata dia, antara negara maju dan negara berkembang mengenai komitmen untuk mengendalikan perubahan iklim. Namun, setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya para delegasi dari 195 negara itu menandatangani kesepakatan baru dalam Paris Agreement.

“Delegasi 195 negara peserta Paris COP21 itu menandatangani Paris Agreement sebagai pengganti Protokol Kyoto yang memuat perjanjian pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius dan melakukan upaya untuk membatasi kenaikan hingga 1,5 derajat Celsius,” paparnya.

Rentang batasan ini, lanjut Menteri LHK, diambil untuk memungkinkan adaptasi ekosistem alami guna mendukung ketahanan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Paris Agreement itu, Menteri LHK Siti Nurbaya mencatat ada beberapa hal yang akan dilakukan Indonesia. “Pertama, menjalankan Kesepakatan Paris dalam tataran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dengan membuat rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca dan mewujudkan target penurunan emisi yang diajukan dalam COP21 Paris,” jelas dia. “Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 29 persen dan 41 persen dengan bantuan internasional.”

“Kedua, akan mengidentifikasi variabel penurunan emisi yang perlu dipercepat. Energi dan hutan, misalnya. Isu ini menjadi isu hangat dalam Paris COP21. Karena banyak pihak percaya dua variabel tersebut yang dapat menurunkan emisi secara signifikan,” lanjutnya.

Siti Nurbaya yang didampingi mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja dan Rachmat Witoelar, menjelaskan ketiga, evaluasi dan verifikasi kinerja menjadi salah satu variabel. “Evaluasi ini akan melibatkan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tegas dia.

Merestrukturisasi Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim, lanjut dia, menjadi bagian yang penting. Sebelumnya dewan memberikan masukan di bidang negosiasi, dan memberikan pengarahan yang lebih bersifat operasional.

Menteri LHK menyebutkan juga ada beberapa isu yang hangat dalam Paris COP21. Seperti masalah energi baru-terbarukan. “Dalam hal ini Indonesia akan membangun sumber dari geotermal, energi matahari, dan sumber air. Indonesia akan membangun 23 persen sumber energi baru-terbarukan sampai pada 2025,” tuturnya.

Dalam konferensi pers itu, Direktur Jenderal Penanganan Perubahan Iklim Kementerian LHK Nur Masripatin menjelaskan bahwa keberhasilan tercapainya kesepakatan dalam Paris Agreement, salah satunya berkat aktifnya Indonesia dalam perundingan tersebut. “Delegasi Indonesia sangat aktif melakukan negosiasi secara intensif,” tuturnya.

Indonesia juga berhasil menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara, seperti Norwegia dan Amerika Serikat. “ Terutama dalam hal restorasi lahan gambut. Indonesia dengan Australia tertarik dalam bidang kemaritiman. Adapun Jerman dan Inggris membantu Indonesia dalam bidang kehutanan,” ungkap Nur Masripatin. (Arief Rahman Media)

LEAVE A REPLY