Mangkir, Presdir Grand Indonesia Hotel bakal Dipanggil Paksa

0
685
Grand Indonesia (Foto: www.indonesiatravelers.com)

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Presiden Direktur PT Grand Indonesia (GI) Hotel, Tesa Natalia Hartono ternyata dua kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung). Tesa rencananya akan diperiksa terkait dugaan kerugian negara dari kontrak build, operate, transfer (BOT) antara PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI) serta PT GI.

Kejagung pertama kali memanggil Tesa pada awal Maret 2016, namun tak hadir dengan alasan tidak jelas. Kejagung kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Tesa pada Selasa (22/3/2016). Namun panggilan kedua juga mengalami cerita yang sama, Tesa tidak hadir alias mangkir tanpa memberikan keterangan.

“Jika panggilan ketiga tidak hadir, ya terpaksa kita panggil secara paksa. Hal ini sesuai ketentian undang-undang yang berlaku. Tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap 14 orang. Tujuh orang saksi tidak hadir,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto, Rabu (23/3/2016).

Ketujuh orang saksi yang tidak hadir tersebut adalah Tesa Natalia Hartono dan Tim Akselerasi Pengembangan Perusahaan PT HIN, yakni Benny Subianto, Stiya Darmaatmadja, K. Sudiarto, Hadi Sungkono, Ernan Yuliarto, serta Suhartini Tarigan.

Dalam pemeriksaan kemarin, tim penyidik menghadirkan Direktur Utama PT HIN 2009−2011 I Gusti Kade Heryadi Angligan. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kewenangannya di PT HIN serta kronologis perpanjangan kontrak BOT yang diduga merugikan negara hingga Rp1,2 triliun.

Di tempat terpisah, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melayangkan surat laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar permasalahan alih lahan dan pembangunan Menara BCA dan Apartemen & Hotel Kempinski di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. FITRA melaporkan kasus dugaan korupsi tersebut kepada KPK pada Jum’at (18/3).

Anggota divisi penelitian dan riset FITRA Gurnadi Ridwan mengatakan pelaporan permasalahan alih lahan dan pembangunan antara PT Hotel Indonesia Natour (HIN) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Grand Indonesia (GI) kepada KPK didasari agar pengelolaan BUMN di Indonesia dapat diperbaiki lagi. Permasalahan alih lahan tersebut disebut telah merugikan negara sebesar Rp1,2 Triliun. Kasus dugaan korupsi menara BCA dan Apartemen Kempinski ini telah berjalan hingga tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

“Kita melaporkan kasus ini ke KPK dengan dasar agar mendorong pentingnya kasus ini untuk ditangani dan diawasi oleh masyarakat banyak khususnya bagi instansi terkait. Menghindari juga jika ada intervensi-intervensi dari pihak tertentu yang dapat menghambat proses penyidikan yang ujung-ujungnya bakal mandeg ditengah jalan,” kata Gurnadi di Kantor Sekretariat Nasional FITRA Jakarta, Rabu (23/3).

Kasus ini bermula dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa pemilik sebagian besar saham PT GI, PT CKBI membangun dan mengelola Menara BCA dan Apartemen Kempinski Residence yang tidak tercantum dalam kontrak BOT. Akibatnya negara tidak menerima kompensasi dari dua bangunan itu. Selain itu negara juga diduga mengalami kerugian dari kontrak BOT yang diperpanjang menjadi 50 tahun. (*/e)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.