Lindungi Wisatawan, Tertibkan “Money Changer” tak Berizin

0
539

MANGUPURA, test.test.bisniswisata.co.id,– KELUHAN dan pengaduan masyarakat terkait penipuan pada penukaran uang asing, dari modus kecepatan tangan, celah meja, tidak punya uang kecil. Tipuan modus melompat, memainkan rate, teknik kalkulator dan komisi, mendorong pihak Bank Indonesia Perwakilan Bali meningkatkan upaya perlindungan bagi penggunajasa penukaran valuta asing.
“Praktik kecurangan/penipuan itu, dilakukan KUPVA BB (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank) tidak berizin kepada sejumlah wisatawan asing. Praktik ini, tidak hanya meresahkan wisatawan, juga merusak citra pariwisata dan mencederai kondisi bisnis KUPVA BB yang berizin, ’’ jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Bali, Dewi Setyowati.
Meminimalisir praktik- praktik kecurangan yang merugikan konsumen, KPw BI Provinsi Bali melakukan pembagian leaflet/brosur, di bandara internasional Ngurah Rai mau pun titik-titik lokasi pariwisata lainnya. Disamping melakukan kerjasama pengawasan di lapangan dengan pihak- pihak terkait lainnya.
Menurut Ka KPw BI Prov, Bali, penegakkan hukum di bidang penukaran valuta asing sangatlah penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menjamurnya KUPVA liar bukan hanya merugikan wisatawan asing dan merusak citra pariwisata Bali, juga rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris, perdagangan narkotik, hingga penyelundupan yang disamarkan seolah-olah bersumber dari bisnis tukar menukar valuta asing.
Menandai keseriusan ini, KPw BI Provinsi Bali telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Kesepahaman (PPK) dengan Kepolisian Daerah Provinsi (POLDA) Bali terkait koordinasi penanganan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan KUPVA. Untuk itu KPw BI Provinsi Bali menghimbau kepada para KUPVA liar atau yang belum berizin agar segera mengajukan ijin KUPVA ke Bank Indonesia. “Seluruh proses perizinan sangatlah mudah dan gratis, tanpa dipungut biaya, “ tegas Dewi.
Solusi tersebut, paparnya lebih lanjut direspon positif, dilihat dari jumlah pengajuan izin pembukaan cabang baru KUPVA BB. Sepanjang tahun 2015, tercatat 58 kantor cabang KUPVA BB baru yang tersebar di berbagai hotel di Provinsi Bali. Untuk membuka cabang KUPVA BB di hotel selain harus memenuhi syarat-syarat umum, pihak KUPVA BB juga harus menyertakan Perjanjian Kerjasama antara KUPVA BB dan Pimpinan/General Manager hotel. Selain itu, seluruh pengelolaan KUPVA BB, seperti penentuan rate/kurs menjadi kewenangan pihak kantor pusat KUPVA BB. Sedangkan, model kerjasama pembukaan KUPVA BB di hotel diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yaitu dapat dengan melakukan pembayaran sewa lokasi kepihak hotel atau melalui system bagi hasil.
Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan bertanggungjawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan, penyelenggara KUPBA BB berizin perlu melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatutan yang berlaku. Penyelenggara KUPVA BB harus selalu melakukan mitigasi risiko terhadap adanya indikasi penyimpangan/penipuan(fraud) dalam kegiatan operasional dan meningkatkan pengawasan internal terhadap kantor-kantor cabang KUPVA BB yang dimiliki. Penyelenggara KUPVA BB juga harus senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dalam melakukan transaksi, sehingga para pelanggan memiliki trust yang cukup tinggi kepada KUPVA BB berizin.

Ka KPw BI Bali, Dewi Setyowati
Perkembangan KUPVA BB berizin di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup pesat. Selama tahun 2015 jumlah KUPVA BB yang melakukan pengajuan izin ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali mencapai 81 kantor layanan KUPVA. Sehingga total KUPVA BB di Provinsi Bali saat ini mencapai 594 kantor layanan dengan 132 diantaranya merupakan kantor pusat. Peningkatan jumlah KUPVA BB yang begitu pesat ini salah satunya didorong oleh adanya PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia.
KPw BI Provinsi Bali juga menghimbau kepada wisatawan lokal mau pun mancanegara untuk melakukan transaksi kegiatan penukaran valuta asing di KUPVA BB/money changer yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia. Hal ini untuk mengurangi potensi risiko dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan kejahatan terkait kegiatan penukaran valuta asing. Dalam penertiban KUPVA BB tidak berizin, KPw BI Provinsi Bali berharap agar masyarakat dapat ikut proaktif memberikan informasi jika menemukan praktik kecurangan KUPVA di lapangan. Hal ini merupakan bagian dari melindungi dan menjaga citra pariwisata di Provinsi Bali yang merupakan tugas dari seluruh elemen masyarakat di Provinsi Bali. (dwi/bisniswisata.co@gmail.com)

LEAVE A REPLY