Kecelakaan Maut, Presiden Jokowi Didesak Tegur Keras Menhub

0
243
Bus pariwsata rem bolong, 13 tewas di puncak

JAKARTA, Bisniswisata.co.id: Kecelakaan kembali terjadi di Jalur wisata Puncak. Setiap liburan panjang, sudah dua kali kecelakaan maut yang menelan korban jiwa. Sebelumnya di Gadog Puncak Bogor mengakibatkan 4 wisatawan tewas, kini terjadi di Ciloto, Cianjur, yang menyebabkan 13 nyawa melayang.

Sumber kecelakaan adalah Bus Pariwisata yang selama ini disanyilir tak pernah uji kir kendaraan, sehingga rem blong menjadi penyebabnya sehingga menabrak kendaraan lain di depannya. Uji kir merupakan tugas DLLAJR. Namun akibat pengawasan otoritas transportasi lemah, mengakibatkan nyawa melayang disaat wisatawan menikmati liburan. Menyedihkan memang.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menyebut kecelakaan tak akan terjadi bila pemerintah serius dalam hal pengawasan. “Pengawasannya tidak ada, makanya ini terus terjadi,” ucap Tigor seperti dikutip laman CNNIndonesia.com, Senin (01/05/2017)

Menurut Tigor, pengulangan kecelakaan itu membuktikan bahwa otoritas seperti Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan kepolisian tidak tegas dalam mengawasi operasional angkutan. Buktinya, ada saja kondisi kendaraan yang sebenarnya tak laik. “Jika perusahaan bus nakal, pemerintah harus cabut izinnya karena izin jalan mereka kan dari Perhubungan Darat,” imbuh Tigor.

Soal penyebab kecelakaan, Tigor menduga ada dua faktor yang memungkinkan, yaitu kendaraan tak layak jalan dan supir ugal-ugalan. Padahal menurutnya, di masa liburan seperti ini Kemenhub dan polisi seharusnya memperketat pengawasan.

Tigor menyayangkan terjadinya lagi kecelakaan, apalagi secara beruntun. Padahal pengawasan terhadap kendaraan seharusnya sudah bisa jadi perhatian karena lemahnya pengawasan yang berujung merenggut nyawa bak cerita kaset lama. Terjadi berulang-ulang.

“Menteri Perhubungan harus lebih tegas. Bahkan Presiden menurut saya harus menegur Menhub karena kejadian seperti ini terulang kembali,” pungkas Tigor.

Anggota Komisi V DPR RI Moh. Nizar Zahro ikut menyayangkan maraknya kecelakaan bus pariwisata. Komisi V pun meminta agar bus pariwisata tersebut diberikan sanksi tegas. Selain itu, dalam waktu dekat akan memanggil Menteri Perhubungan untuk melakukan evaluasi dan persiapan jelang arus mudik lebaran, agar tidak terjadi kecelakaan.

“Kepada keluarga yang mengalami kecelakaan, semoga diberikan kesabaran. Sedangkan kepada perusahaan bus pariwisata, harus ada sanksi tegas. Kalau perlu izin operasinya dicabut,” katanya di Jakarta, Minggu (30/4/2017)

Dilanjutkan, bus pariwisata yang mengalami kecelakaan karena rem blong seperti yang terjadi di puncak bogor, patut diinvestigasi mengenai uji KIR nya. Berdasarkan pasal 48 hingga pasal 55 UU No. 22/2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan, uji KIR dilakukan terhadap kendaraan bermotor kendaraan penumpang umum, mobil bis, mobil barang kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan umum.

“Kalau busnya mengalami rem blong, uji kirnya harus ditelusuri. Jangan jangan tidak pernah melakukan uji kir. Atau saat melakukan uji kir, tidak melalui prosedur yang semestinya,” ungkapnya

Ia pun meminta kepada kementerian perhubungan agar menertibkan kembali perusahaan bus pariwisata. Karenanya dalam waktu dekat, ia akan mengusulkan kepada pimpinan komisi V DPR RI untuk memanggil menteri perhubungan.

“Ini khan juga sudah hampir ramadhan dan akan lebaran. Kendaraan yang bepergian saat lebaran sangat banyak. Lebih banyak daripada saat long weekand seperti sekarang. Potensi kecelakaan juga lebih besar. Karenanya, kami komisi V akan melakukan evaluasi dan memanggil menteri perhubungan,” pungkasnya. (*/BBS)

LEAVE A REPLY