Jokowi: Hotel kan Bukan untuk Rapat aja…..

0
781
Presiden Joko Widodo

TARAKAN, test.test.bisniswisata.co.id: Keluhan industri perhotelan se Indonesia terkait kebijakan MenPAN-RB yang melarang kementerian, lembaga pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar acara kedinasan di hotel berbintang, yang berdampak pada penurunan omset pandapatan, mendapat reaksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Jokowi malah mendukung kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Sekaligus meminta hotel-hotel untuk mengembangan potensi serta melakukan inovasi dengan menjaring wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Enggak ada, enggak ada (pencabutan larangan-Red). Karena memang apa, hotel itu kan tidak hanya MICE (untuk gelar rapat) saja, tapi bisa kembangkan potensi yang lainnya. Misalnya promosi untuk tarik turis, turis domestik banyak. Kalau mau lebih gede (besar), ya turis mancanegara,” kata Jokowi kepada wartawan di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (16/12).

Kepala negara melanjutkan letak permasalahan bukan berada pada pihak perhotelan. “Yang salah bukan hotel, namun dari birokrasinya sendiri. Mengada-adakan rapat di hotel, padahal rumahnya sendiri di kantornya sendiri ada ruang rapat, kenapa tidak dipakai,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden lantas mencontohkan acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan, Senin (15/12) malam. Acara tersebut memang dilaksanakan di Gedung Serba Guna, Kantor Wali Kota Tarakan.

“Kayak tadi malam, yang dipakai Musrenbang, bagus ruangannya. Itu lho. ruangnya ada kok harus di hotel, ini yang keliru, bukan hotelnya. Itu yang kita mau batasi,” pungkas Jokowi yang juga mantan Wali Kota Solo seperti dilansir laman SP.com.

Sebelumnya, MenPAN-RB mendorong agar acara kedinasan digelar di fasilitas yang dimiliki negara. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai bagian reformasi birokrasi dan revolusi mental, dalam rangka penghematan anggaran birokrasi.

Namun, menurut sejumlah pihak, kebijakan itu ternyata memukul usaha sektor perhotelan. Sebab, selama ini kontribusi pendapatan hotel dari kegiatan kedinasan pemerintah cukup besar.

Ekonom Dradjad H.Wibowo menyarankan pemerintah segera meninjau kembali kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PAN dan RB tentang larangan rapat di hotel. Sebab, kebijakan itu layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi bisa mendorong pencegahan pemborosan keuangan negara sementara di sisi lain mematikan masyarakat yang terlibat di industri wisata, perhotelan, maupun yang terkait.

“Kebijakan itu harus ditinjau ulang. Mungkin jangan dilarang total, tapi dikendalikan supaya efisien. Jadi tetap boleh rapat di hotel, tapi efisiensi terhadap jumlah rapat dan besarnya biaya per rapat harus dijaga,” kata Dradjad di Jakarta, Selasa (16/12).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) melanjutkan kebijakan itu kenyataannya mengurangi permintaan terhadap jasa hotel dan jasa-jasa turunannya. Di tengah kondisi sulit pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan belum stabilnya perekonomian pascapemerintahan baru terbentuk hal itu dirasakan sebagai beban berat.

“Jangan lupa, multiplier-nya itu cukup besar dan beragam. Mulai dari jasa makanan, transportasi, bahkan hingga ke jasa kebersihan. Banyak warga masyarakat yang terlibat,” kata Dradjad. (marcapada@yahoo.com)

LEAVE A REPLY