Industri Pariwisata Bali Keberatan Traksaksi Rupiah

0
659

DENPASAR, test.test.bisniswisata.co.id: KEBIJAKAN Bank Indonesia (BI) yang mengeluarkan aturan wajib menggunakan rupiah untuk setiap transaksi di dalam negeri mulai 1 Juli 2015, dinilai memberatkan industri pariwisata di Pulau Dewata.

“Kami yang banyak berkecimpung di pariwisata dan banyak memakai transaksi dolar dengan kebijakan tersebut tentu cukup berat. Terutama rekan-rekan yang sudah melakukan kontrak rate dolar,” ujar Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Bali, Tjokorde Ardana Sukawati di Denpasar, Kamis (2/7/2015).

Menurutnya, kendati sudah merupakan kewajiban yang harus diikuti, pihaknya minta pemerintah dalam pelaksanaannya jangan terlalu sakelek. Ia juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi khususnya pada pelaku industri wisata.

“Kita juga harus menyadari karena turis mancanegara yang datang ke Indonesia juga paham akan kebijakan tersebut. Kadangkala turis yang datang ke Bali mereka hanya bawa tunai dolar. Apalagi dolar Amerika yang selama ini menjadi standar internasional saat pembayaran tunai maupun non-tunai,” jelasnya.

Mantan Bupati Gianyar ini juga menyampaikan perlu kesiapan yang matang dalam menyongsong kebijakan tersebut. Salah satunya keberadaan money changer sehingga tidak menyulitkan wisatawan asing untuk menukarkan uangnya dalam rupiah.

Hal senada juga disampaikan salah seorang pemilik travel agent, Ketut Sudiarsa, yang mengatakan kontrak rate yang sudah dilakukan pihaknya selama ini lebih banyak menggunakan dolar. Kalau sekarang harus memakai rupiah tentu akan berdampak karena posisi rupiah yang terus melemah. “Kalau kami dipaksa memakai rupiah per hari ini pasti banyak ruginya,” ujar Sudiarsa seperti dilansir SP.com.

Seperti dilansir di media, transaksi yang harus menggunakan rupiah itu sesuai dengan Surat Edaran BI (SEBI) No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015, tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang melanggar, BI akan mengenakan sanksi baik denda mau pun kurungan penjara.

Kewajiban tersebut juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/3/PBI/2015, tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam ketentuan umum, kewajiban penggunaan rupiah menganut azas teritorial, selama ada di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Transaksi dan pembayaran wajib menggunakan rupiah.

Pengaturan tersebut juga berlaku untuk para ekspatriat atau orang asing yang bekerja di Indonesia. Gaji para pekerja asing ini termasuk transaksinya wajib dibayar menggunakan rupiah. Selama pekerja asing memiliki kontrak di dalam negeri, gaji dan transaksinya harus menggunakan rupiah. Transaksi valuta asing (valas) seperti dolar AS bisa dilakukan ekspatriat jika kontrak kerjanya dilakukan di luar negeri. (*)

LEAVE A REPLY