Indonesia, Pilot Research Implementasi Etik Pariwisata Global

0
1034
Anggota Komite Etik UNWTO, I Gede Ardika, mengalungkan THK Awards

DENPASAR, test.test.bisniswisata.co.id – Dengan dilakukanya penyempurnaan fungsi tugas dan tata organisasi Komite Etik Badan Pariwisata Dunia (World Committee on Tourism Ethics UNWTO), Indonesia menjadi pilot proyek penelitian implementasi etik pariwisata global. Untuk itu anggota Komite Etik UNWTO, I Gede Ardika hari ini di Sanur meminta stake holder kepariwisataan di Bali yang telah menandatangi komitmen menjalankan kode etik kepariwisataan dunia (di tahun 2013) membenahi pelaporan kegiatannya.

‘’Industri dan masyarakat di Bali dapat menjadi perintis , model implementasi tersebut. Payung besar nilai etik pariwisata global itu adalah tata nilai Tri Hita Karana. Yang jelas tidak ada globalisasi tanpa tradisi. Tidak ada etika dunia tanpa didasari tata nilai etika tradisional,’’ jelas Gede Ardika.

Di Bali, bertepatan dengan penyelenggaran APEC 2013, sebanyak 11 institusi kepariwisataan menandatangani komitmen pelaksana kode etik pariwisata dunia. Sepuluh jasa akomodasi dan satu institusi pendidikan kepariwisataan penandatangan kesepakatan, selama dua tahun, berkewajiban memberikan laporan kegiatan yang dilakukan, langsung kepada Komite Etik UNWTO.

Seperti diketahui Kode Etik Pariwisata Global Dunia (UNWTO Global Code of Ethics for Tourism (GCET) adalah seperangkat prinsip yang dirancang untuk memandu pengembangan pariwisata dengan cara beretika memaksimalkan manfaat sosial ekonomi dan meminimalkan dampak negatif, serta mengedepankan keberlanjutan. Kode etik pariwisata global ini diadopsi oleh Majelis Umum UNWTO pada tahun 1999 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2001.

Jika pada periode kepengurusan yang lalu posisi etika dalam kepariwisataan bersifat himbauan, ke depan kode etik akan menjadi satu konvensi berkekuatan hukum pasti ada sanksi sosialyang diberlakukan. Komite periode 2013 – 2017diberikan tugas menyusun kaidah- kaidahnya. Dimulai dengan penetapan anggota komite yang bersifat pribadi, idependen dan berdasar kompetensi seseorang, tidak mewakili negara atau kawasan manapun. Fungsi tugas tidak sekadar sosialisasi, advokasi pelaksanaan kode etik. Tetapi juga melakukan research, mengusulkan apa yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan etika kepariwisataan. Selain menyusun tata kelola konvensi etik sehingga memiliki payung hukum yang pasti.

Kedepan, setelah melalui beberapa tahapan, pelaku pelangaran etik diumumkan secara terbuka melalui sidang di PBB. Sanksi tidak hanya berlaku bagi pelaku utama kepariwisataan tetapi juga sektor ikutan yang mengambil keuntungan dari perkembangan kepariwisataan dunia, jelas Gede Ardika lebih lanjut.

THK Awards vs Kode Etik

Menanggapi ketetapan hukum dalam implementasi etik pariwisata, menurut Ketua Yayasan Pembangunan Sanur yang juga Ketua DPC PHRI Denpasar , IB Gde Sidartha Putra, selayaknya Indonesia memiliki Komite Nasional Etik Pariwisata. ‘’Yang bertugas memonitor dan mengapresiasi industri pelaksana etik tersebut. Kita di Bali sudah sejak 15 tahun lalu memiliki agenda akreditasi usaha kepariwisataan, Tri Hita Karana (THK) Awards,’’ ujarnya.

Perlu dipahami, di Bali standar ‘’ramah lingkungan’’ secara IPOLEKSOSBUDHANKAM tersebut sudah termaktub dan sangat implementif dengan melaksanakan kaidah THK. Jadi stempel green, ramah lingkungan, sustainable, bukan nilai baru bagi masyarakat Bali, pelaku pariwisata budaya itu. Standar nilai yang diberlakukan dalam akreditasi THK Awards, jelas dan terukur, yang diperlukan ke depan, lanjut Gus’de standar tersebut harus disempurnakan disetiap penyelenggaraan dengan mengadopsi kebijakan- kebijakan pemerintah mau pun perkembangan standar dunia internasional. Melaksanakan nilai THK berarti menerapkan kode etik kepariwisataan dunia.

Pengelola bisnis hotel Santrian Group yang akrab disapa Gus ‘de ini juga menegaskan dengan melaksanakan nilai- nilai Tri Hita Karana, tidak hanya memberikan manfaat keberlanjutan usaha jasa pariwisata. Menjaga keharmonisan hubungan dengan Hyang Pencipta, menjaga harmonisasi sumber daya alam, sosial, budaya dan kemasyarakatan. Sekaligus melaksanakan etik pariwisata dunia. Nilai- nilai THK juga mendukung tri-logi pembangunan bangsa yang dicanangkan Presiden RI, tegas Gus’de.

Meski pun upaya Yayasan Tri Hita Karana dan Paguyuban Pelaku Pemerhati THK melaksanakan akreditasi usaha jasa pariwisata dengan memberikan THK Awards ini telah diendors oleh UNWTO, sayangnya pemerintah kurang cepat tanggap, ujar Ketua DPC PHRI Badung, I Gst Rai Surya Wijaya. Terbukti, selama 15 tahun penyelenggaraan akreditasi THK, keikutsertaan masih bersifat sukarela. Wajar, jika kurang dari 5 persen jumlah anggota PHRI yang ambilbagian. ‘’Sekarang baru akan dikeluarkan Pergub, secepatnyalah dijadikan Perda, kekuatan hukumnya lebih pasti. Dan sejalan dengan etik kepariwisataan dunia. Ada daya tekan untuk semua pihak terkait pembangunan di Bali mengikuti kaidah berkelanjutan dan keharmonisan,’’ jelasnya Rai lebih lanjut.

Selain melaksanakan tugas Komite Etik UNWTO, kehadiran I Gede Ardika di Bali berkaitan dengan penyelenggaraan akreditasi usahajasa kepariwisataan pelaksana nilai- nilai Tri Hita Karana. Akreditasi menentukan peringkat THK Awards yaitu kategori Perunggu, Perak, Emas dan Platinum, yang dilaunching I Gede Ardika dan bapak lingkungan Indonesia Emil Salim di tahun 2000 lalu. Pada tahun ke 15 akreditasi THK Awards diikuti 136 peserta dari jasa hotelier dan restoran, institusi pemerintah, sekolah dan destinasi wisata, 103 diantaranya dari kalangan hotel. Penyerahan THK Awards juga diawali dengan launching buku ke dua dari Yayasan THK berlabel Discovering the Spirit of Bali, Customary Village as Icon of Tri Hita Karana (Memahami Roh Bali, Desa Adat sebagai Ikon Tri Hita Karana). (bisniswisata.co@gmail.com)

LEAVE A REPLY