IK2MI Berikan Pelatihan dan Lakukan Kajian di Bidang Maritim

0
802
Dari kiri ke kanan, Sukemi HM Yassin, Y Didik Heru Purnomo, dan Djoko Tjahyo Purnomo pada acara Silaturahmi IK2MI dengan Media di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/15).

JAKARTA, Bisniswisata.co.id: Kekayaan sumber daya alam kelautan yang berlimpah dan posisi geografis perairan Indonesia yang strategis serta tingginya intensitas roda perekonomian yang ditandai dengan padatnya penggunaan media laut sebagai alur perlintasan perdangan internasional, memungkinkan untuk beragam tindak kejahatan di laut yurisdiksi nasional Indonesia.

“Dua tahun yang lalu kita mempunyai cita-cita untuk melaksanakan pendidikan tentang keamanan dan keselamatan laut yang prinsipnya menyeluruh,” ujar Ketua sekaligus pendiri IK2MI, Laksamana Madya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo saat membuka acara Silaturahmi IK2MI dengan Media dengan tema “Amankan Laut Kita” di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/15).

Menurutnya selama ini belum ada institusi yang melaksanakan pendidikan menyeluruh, hanya ada pendidikan yang melaksanakan satu sektor saja.

Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) merupakan lembaga yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan sebagai sarana untuk berpartisipasi di dalam pembangunan, khususnya dalam pengelolaan, pemanfaatan kegiatan maritim melalui pengembangan sumber daya manusia dan alam.

IK2MI yang didirikan oleh Y Didik Heru Purnomo, Egy Sutjati, Sukemi HM Yasin, dan Djoko Tjahyo Purnomo ini bekerjasama dengan Bakorkamla.

Lebih lanjut Didik mengatakan, “Kegiatan dari IK2MI yang memiliki visi ‘Laut Lestari, Aman dan Sejahtera’ ini ada pelatihan dan pengkajian”.

Pelatihan diantaranya di bidang keamanan dan keselamatan maritim secara menyeluruh, pelatihan untuk kepentingan stakeholder sendiri, saling memahami tugas masing-masing, menipiskan atau menghilangkan ego sektoral sehingga mereka bisa bekerjasama secara koordinasi dan bagus.

“Sedangkan untuk pengkajian, yakni bekerja untuk kepentingan masyarakat umum, bahwa di laut itu tidak hanya satu sektor saja yang bergerak, paling tidak ada lima sektor yang kami laksanakan,” jelas Didik.

Kelima sektor tersebut, yakni pertama, tentang penegakan hukum di laut; kedua, pengamanan dan pengolahan sumber daya kelautan; ketiga, kemanan dan keselamantan dibidang pelayaran; keempat, tugas-tugas di bidang SAR karena penyelamatan ini menyeluruh kepada siapa saja yang ada di laut; kelima, kemajuan di bidang pertahanan.

“Inilah yang kami kaji sehingga memberikan hasil yang dapat kami sumbangkan kepada pemerintah agar terlaksana tugas-tugasnya, serta berguna bagi praktisi, masyarakat, dan lingkungan yang bergerak di bidang maritim,” ungkap Didik.

“Selama dua tahun kami telah melakukan pelatihan dengan pesertanya terdiri dari stakeholder Bakorkamla diantaranya dari KKP, Perhubungan, Bea Cukai, Polisi perairan, TNI Angkatan Laut, dan Imigrasi,” tambah Djoko Tjahyo Purnomo.

IK2MI menurutnya sudah terakreditasi dan mempunyai TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang nantinya akan ditingkatkan menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

“Sertifikasi menjadi program kami di tahun ini. Selama dua tahun peserta pelatihan kami dari seluruh institusi sudah mencapai 486 orang,” ungkap Djoko.

Lebih lanjut Didik berharap, ke depannya pengetahuan maritim ini dapat disadari dan dimengerti oleh sebagian besar orang yang bergerak di bagian maritim.

“Sebelum era pemerintah Jokowi, IK2MI saat itu menginginkan bagaimana dapat mengembalikan negara ini menjadi negara maritim kembali,” tuturnya.

Laut di Raja Ampat, Papua, satu dari kawasan laut yang ada di Indonesia. (Foto evi)
Laut di Raja Ampat, Papua, satu dari kawasan laut yang ada di Indonesia. (Foto evi)

Ia menegaskan, “Negara kita ini negara berbasis maritim, diberikan rahmat oleh Tuhan YME dengan diberikan pada posisi silang. Semua sarana yang melewati laut dari benua Afrika, dari Asia Timur ke Middle East itu akan melewati lautan Nusantara”.

“Saat ini bagaimana kita membangun maritim kita yang kuat, dengan membangkitkan kembali kepada masyarakat, rakyat, dan tentunya pemerintah, layaknya zaman Majapahit dan Sriwijaya,” ungkapnya.

Menurutnya dengan populasi penduduk 240 juta, kawasan laut 6 juta Km2, syarat yang terpenuhi untuk membangun pelabuhan, serta dengan sumber daya yang cukup Indonesia bisa disebut negara maritim.

Seperti Denmark dengan penduduk enam juta saja menurutnya bisa dibilang negara maritim, tentunya ditunjuang dengan bisnis perkapalan dan cargo yang besar.

“Begitu juga dengan Singapura yang luasnya tidak seberapa tetapi bisa memanfaatkan posisisinya yang strategis untuk menjadi “negara maritim” dan mensuport negara-negara maritim dilingkungan Asia Tenggara,” tegasnya.

Didik menambahkan, “Kita punya semuanya, karakter kita bangsa pelaut, geografisnya, jumlah penduduk, dan budaya. Tinggal bagaimana budaya pemerintahnya”. (evi)

LEAVE A REPLY