Hitam Putih Penerbangan di Papua

0
786

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Dunia penerbangan di wilayah pegunungan tropis Papua masih hitam putih, butuh perhatian dan pembenahan ekstra dari pemerintah. Jika tidak, akan sulit untuk menghindari kecelakaan pesawat yang kerap terjadi, sedangkan penerbangan menjadi jantung transportasi di Papua.

Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), ada 218 jumlah kecelakaan di Indonesia dalam rentang waktu 2007-2015. Dari jumlah tersebut, 45,9% di antaranya dikatagorikan berupa accident (kecelakaan), sedangkan 54,1% lainnya merupakan serious incident (insiden serius).

“Dari kecelakaan yang terjadi, memang paling banyak di Papua. Ada 30 accident dan 29 serious insident,” kata seorang investigator senior KNKT, Masruri, sambil menunjukkan peta persebaran kecelakaan di Indonesia pada workshop ‘Tropical Mountainous Terrain Flaying Operation’, Ambon (25/8).

Jumlah Controlled Flight Into Terrain (CFIT) atau kecelakaan yang terjadi dengan kondisi pesawat laik terbang yang ada di Papua juga tetap yang terbanyak. Ada 11 accident dan hanya satu serious incident.Soal kecelakaan pesawat, Papua memang pantas untuk lebih disoroti. Dalam bulan Agustus ini saja, sudah dua pesawat perintis menabrak perbukitan.

Jika dilihat dari kontur wilayah, terutama pada wilayah pegunungan tropis yang tersebar di Papua bagian barat, maka banyak tersebar bandara-bandara kecil (Airstrip) untuk penerbangan perintis. Sebagai contoh di Kabupaten Yahukimo, terdapat sebuah bandara kecil bernama Ninia Airstrip, disamping tempat jatuhnya pesawat Komala Air pada 12 Agustus lalu.

Bandara dengan sebuah landasan pacu yang masih tanah dan kerikil dengan panjang sekitar 450 meter dan lebar sekitar 15 meter itu tidak memiliki fasilitas navigasi. Informasi penerbangan dan cuaca hanya didapat dari operator-operator penerbangan.

Posisi bandara itu berada di atas bukit dengan ketinggian sekitar 2600 kaki, dan diapit diantara beberapa bukit lainnya. Sedangkan di ujung landasan, jurang berdasar sungai bebatuan menanti. “Memang seperti ini kebanyakan bandara-bandara di Papua. Kita hanya bisa mendarat pukul 06.00 WIT, kalau diatas pukul 08.00 sudah tertutup awan yang tebal,” jelas Win Warsono, seorang kapten pesawat dari Kementerian Perhubungan.

Dari observasi yang dilakukan oleh Airnav Indonesia mengenai fasilitas penerbangan yang ada di Papua, hasilnya sangat memprihatinkan. Ada tiga permasalahan utama terkait fasilitas penerbangan disana, yakni akurasi, kalibrasi proses dan langkah personal. “Untuk langkah personal, misalnya cost itu ada untuk sediakan fasilitas. Tapi untuk siapa yang ngurusin, dimonitor oleh siapa. Ini masalah klasik sih,” ujar Rita Nur Harianti, senior specialist safety and standar, Airnav Indonesia.

Sedangkan, untuk melengkapi fasilitas bandara disana, menurut Rita juga masih ada tiga kendala yang akan mengganjal. Yang pertama dana, kemudian sumber daya manusia untuk menjalankan dan merawat alat, dan juga pemenuhan kebutuhan daya listrik.

Rita menambahkan, belum semua bandara yang ada di wilayah pegunungan tropis papua tersebut dilengkapi dengan communication chanel. Hal itu menurutnya karena kondisi kontur wilayah dan geografis yang tidak mendukung. “Bahkan disana, BMKG kita tidak memiliki informasi yang lebih baik untuk para operator. Kadang harus mengandalkan rekan-rekan di ATC jadi peramal cuaca. Kadang kita juga ngintip ke negara tetangga Bureau of Meteorology (BOM) milik Australia,” ungkapnya seperti diunduh laman mediaindonesia.com, Kamis (27/08/2015)

Keluh Kesah juga disampaikan oleh operator senior Associated Mission Aviation (AMA), Daud Mondong, mengeluhkan upaya pihaknya dalam mengurus perizinan nomor frekwensi yang cukup sulit.
“Kita sudah dua tahun belum dapat. Kita dapat inspek untuk telekomunikasi dari pemerintah, tapi mereka anjurkan bermohon frekwensi yang baru. Kami sudah masukkan tapi belum dapat izin juga. Untuk jangkauan Jayapura info yang dari bandara itu, untuk lokasi-lokasi tertentu nggak bisa dapat, kadang storing,” tuturnya.

Pemerintah melalui Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Kemenhub sengaja mengadakan workshop tersebut untuk pembenahan penerbangan di wilayah pegunungan tropis Papua. Keluh kesah yang disampaikan di forum tersebut, akan menjadi masukan dan pertimbangan yang kemudian akan diputuskan oleh regulator, bagaimana langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Dari sini, kita akan bawa ke Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Kita akan diskusikan dan segera putuskan penyelesaian permasalahan disana,” tukas DKUPPU Kemenhub, Muzaffar Ismail. (*)

LEAVE A REPLY