Enam Negara Tertarik Kelola Bandara di Indonesia

0
335
ilustrasi pesawat landing

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui India, Korea Selatan, Prancis, Italia, Jerman, dan Jepang tertarik untuk kerjasama mengelola bandara di Indonesia. Dari enam negara itu, hanya India yang paling berminat bahkan sudah intensif komunikasinya dan ingin menyasar bandara Kualanamau, Labuan Bajo, Yogyakarta, Bali dan Jakarta

Memang ada dua bandara yang ditawarkan untuk dikerjasamakan dengan asing, di antaranya Bandara Kualanamu, Medan dan Bandara Sepinggan, Balikpapan. “Saya juga sudah ‘sounding’ (menginformasikan) dengan pihak Prancis, Italia, Korea Selatan, Jerman, kalau sudah ada ‘TOR’ (kerangka acuan kerja), kita adakan ‘beauty contest’ (pemilihan),” kata Menhub di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Menurut Menhub, ada dua pilihan skema kerja sama yaitu kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau pembagian kepemilikan modal. “Kalau Kualanamu dan Balikpapan, kita memang beri kesempatan untuk KPS, bisa ‘share’ (bagi) ekuitas, tapi untuk Bandara Soetta dan Bali hanya boleh ikut mengelola bagian dari kegiatannya saja,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia seperti dilansir laman Antara, aturan kepemilikan modal masih mengacu pada undang-undang, yaitu 51 persen pemerintah dan 49 persen asing. “Persiapan kerja sama membutuhkan waktu satu tahun, termasuk untuk membahas skema perjanjian kerja sama dan sebagainya,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam lingkup pengelolaan area operasi, pemerintah membolehkan hanya area komersial untuk dikerjasamakan, bukan area yang menyangkut keselamatan dan keamanan transportasi. “Contohnya, kalau di bandara, ‘air side’ (sisi udara) tetap dipegang oleh kita, sementara ‘land side’ (sisi darat) baru dikerjasamakan,” katanya.

Dia mengaku optimistis dengan dorongan kerja sama swasta nasional maupun asing serta Badan Usaha Milik Negara bisa menutupi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lima tahun ke depan.

Budi menyebutkan pembiayaan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi dari 2015-2019 mencapai Rp1.600 triliun, sementara APBN hanya mampu menutupi hingga Rp460 triliun.

“Artinya ini ada ‘gap’ (rentang kekurangan), lebih dari Rp1.000 triliun dan hanya akan bisa bisa dibantu dengan pihak lain dan sektor transportasi ini salah satu bidang usaha yang dimungkinkan untuk dikerjasamakan dengan swasta,” katanya.(*/ANO)

LEAVE A REPLY