Disesalkan, Tak Ada Langkah Penyelamatan Maskapai Nasional

0
568

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id:  Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carrier Association/INACA) menyesalkan belum ada langkah penyelamatan serius dari pemerintah terhadap industri penerbangan di tengah lesunya pasar dan depresiasi rupiah. Dengan kondisi ini, INACA meragukan maskapai nasional siap menghadapi Open Sky ASEAN tahun depan.

“Di negara lain, maskapai tidak dikenakan bea masuk untuk suku cadang. Di Indonesia, suku cadang dikenakan bea masuk 2,5-12 persen. Memang ada fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah, namun praktiknya sangat tidak efisien. Bahkan hingga sekarang, belum ada realisasi,” kata Ketua INACA, Arif Wibowo.

Penerapan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDP) ini, lanjut dia, sangat tidak efisien karena prosesnya lama. Padahal, kebutuhan suku cadang sangat cepat, hitungannya bukan lagi hari atau jam, tetapi sudah menit. “Jika suku cadang lama keluar di Bea Cukai, pesawat tidak bisa terbang. Kerugian kami tentu akan besar sekali,” ujar Arif.

Saat ini persoalan makin berat karena Bea Cukai kini juga mengaudit komponen-komponen yang sudah terpasang di pesawat. Sebagai contoh, jika ada pesawat yang dirawat di luar negeri dan ada komponen yang diganti, Bea Cukai akan mengaudit pesawat ini. “Audit ini tidak hanya membebani operasional kami, tetapi juga finansial,” tutur Arif.

Komisaris AirAsia Indonesia Darmadi mengatakan, Bea Cukai sudah mengaudit Lion Air dan AirAsia. Sementara itu, untuk maskapai tidak berjadwal (carter), Bea Cukai sudah memeriksa Airfast dan Travira. “Nanti satu per satu semua maskapai diaudit. Bagaimana kami bisa bersaing dengan negara ASEAN jika sudah kalah duluan di suku cadang?” ucap Darmadi.

Ia menyebutkan, jumlah komponen yang dikenakan bea masuk ada 300 jenis. Namun dari jumlah itu, ada 27 komponen yang superprioritas. “Kami sudah meminta ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengeluarkan kebijakan 0 persen bagi 27 komponen ini. Tetapi, yang disetujui baru 3. Itu pun hingga kini belum bisa juga,” kata Arif.

Ketua Bidang Charter INACA, Denon Prawiraatmadja menyebutkan, sejumlah persoalan krusial yang menimpa anggota INACA saat ini berpotensi menganggu kelancaran operasional pada masa mendatang. Sejak maskapai dihantam depresiasi rupiah pada pertengahan 2013, belum ada langkah signifikan pemerintah untuk membantu industri maskapai.

Padahal sebagai negara kepulauan, eksistensi sektor penerbangan telah menjadi tulang punggung. Industri penerbangan merupakan jembatan udara yang membantu kelancaran distribusi logistik dan membangun konektivitas intrawilayah.

“Kami berharap pemerintahan yang baru bisa memberikan perhatian yang lebih serius. Open Sky ASEAN 2015 sudah di depan mata, pemerintah harus segera membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada maskapai atau kami akan mati karena tak mampu bersaing,” tutur Denon.

Kondisi maskapai saat ini rata-rata sangat berat. Sekitar 85 persen biaya operasional pesawat bergantung dolar. Biaya untuk membeli komponen bisa mencapai 25 persen dari beban operasional. Sementara itu, biaya avtur mencapai 45-50 persen biaya operasional penerbangan.

Importir komponen selama ini menanggung bea masuk 7-8 persen dari harga komponen. Padahal, harga komponen pesawat relatif mahal, terlebih di tengah nilai tukar rupiah yang melorot atas dolar AS. “Kami sesalkan, tekanan demi tekanan terhadap maskapai seolah tidak ada solusinya dari pemerintah. Kementerian terkait malah abstain dengan kondisi ini,” ucap Denon.

Arif Wibowo mengatakan, sebagai langkah konkret, pemerintah harus memulainya dari kebijakan yang betul-betul pro maskapai. Persoalan itu, antara lain depresiasi nilai rupiah yang semakin membebani biaya operasional, meroketnya harga avtur, bea masuk suku cadang pesawat yang tinggi, hingga pelaksanaan audit dan fasilitas kebandarudaraan.

“Penerbangan itu industri strategis, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Semestinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih terkoordinasi, tidak sektoral,” tuturnya seperti dilansir laman SHnews.com, Senin (8/9/2014).

Indonesia saat ini belum memiliki industri komponen pesawat terbang yang terintegrasi dan berdaya saing, Jadi, sebagian besar kebutuhan harus diimpor demi kelangsungan usaha. Besar bea masuk komponen dan suku cadang pesawat terbang sekitar 5-7 persen. Penghapusannya sudah diusulkan sejak 2013.

Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand telah membebaskan bea masuk atas komponen pesawat demi menunjang keberlangsungan industri penerbangan. “Ini sangat memberatkan maskapai. Bagaimana mungkin kami bisa berkompetisi, sedangkan cost yang dikeluarkan sangat besar. Seharusnya untuk komponen dan suku cadang pesawat, segera dijadikan 0 persen,” ujarnya.

Saat ini, usulan penghapusan bea masuk masih tertahan di Kemenperin. “Kuncinya memang di sana,” ucap Arif.

Kebijakan yang lebih berpihak bagi bisnis penerbangan akan meningkatkan daya saing penerbangan nasional dalam menghadapi ASEAN Community 2015. Ini sekaligus mendorong tumbuhnya industri startegis di sektor penerbangan.
****

LEAVE A REPLY