Dikaji Ulang Larangan Pejabat Rapat di Hotel

0
690

JAKARTA, BISNISWISATA.CO.ID: Pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan larangan rapat bagi pejabat pemerintah yang mengadakan rapat di hotel-hotel. Mengingat, sejak kebijakan diterapkan, pelaku usaha terkait, khususnya perhotelan mengalami penurunan omzet yang signifikan, hingga akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Memang sejak larangan itu diberlakukan, pemerintah berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp 1,3 Triliun. Langkah larangan ini sebenarnya juga mendewasakan sikap management hotel yang tidak hanya menunggu kegiatan dari pemerintah, namun juga harus bisa mencari pasar sendiri yang sangat terbuka luas, terutama dari luar negeri.

“Ada pelonggaran kebijakan pelarangan rapat di hotel yang dilakukan instansi pemerintah. Katanya sih begitu, cuma sampai sekarang belum ada resminya,” papar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencana Pembangunan Nasional, Dedy S Priatna di gedung DPR Jakarta, Senin (9/2/2015).

Dedy mengatakan, pelonggaran aturan tersebut khususnya berlaku bagi instansi-instansi pemerintah yang tidak mempunyai ruang rapat yang besar. “Nanti, terutama mempertimbangan kalau kapasitas kantornya tidak mencukupi buat rapat,” tambahnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi, pada Desember 2014 menurun sebesar 4,32 persen dibanding November 2014.

Dibandingkan Desember 2013 penurunan juga terjadi sebesar 5,6 persen dari rata-rata 55,73 persen menjadi 50,13 persen. Kebijakan pelarangan rapat di luar kantor yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir menjadi penyebabnya.

Pemerintah, menurutnya, harus merespons dengan cepat penurunan ini, sehingga tidak ada sektor usaha yang terpuruk karena kebijakan yang diterapkan. “Ini informasi baik bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan lain,” ujarnya. ****

LEAVE A REPLY