Digital Business, Usaha Ilegal dan BBTF Fokus Musda Asita Bali ke 13

0
172

DENPASAR, bisniswisata.co.id,- DALAM kekinian kepariwisataan Bali, Asita selayaknya menjadi salah satu stake holder yang solid dan handal berhadapan dengan perubahan jaman berporos pada daya pacu perubahan teknologi. Menjadi satu keharusan jika pada saat menggelar Musda, anggota Asita tidak hanya bertemu untuk memilih Ketua dan jajaran pengurus. Tetapi juga meluangkan waktu membahas persoalan- persoalan di lapangan terkait kepariwisataan.

Usaha bisnis berbasis teknologi digital (0n-line), travel agent illegal dan keberlanjuta Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) menjadi fokus bahasan dalam Musda Asita Bali, papar Ketua Asosiasi Agen Perjalanan Wisata Indonesia  (Asita) Bali Ketut Ardana terkait penyelenggaraan Musda ke- 13 Asita Bali.

Musda  diselenggarakan pada 7 Desember di Denpasar, mengangkat tema “Bali+10= 20” ,  Bali memiliki nilai 10 ditambah dengan 10 destinasi baru yang dikembangkan pemerintah untuk mewujudkan target kunjungan wisatawan 20 juta orang tahun 2019. Tercatat ada  empat kandidat anggota Asita yang mengajukan diri menjadi calon Ketua DPD Asita Bali.

Selain memperkuat soliditas antar anggota, Musda Asita diharapkan dapat mencari solusi dalam menghadapi persoalan- persoalan dalam bisnis berbasis digital, bertumbuhnya bisnis illegal dan pencitraan penyelenggaraan BBTF, jelas  Ketua Panitia Musda Asita Bali ke-13, Putu Winastra.

Asita berharap pemerintah mengeluarkan aturan, dalam proses perpanjangan perijinan usaha kepariwisataan khususnya travel agent, ada persyaratan rekomendasi dari asosiasi Asita. Dengan demikian fungsi tugas pengawasan pemerintah dipermudah, asosiasi diperkuat.

“ Kontrol pemerintah mudah, mana travel agent dan jasa travel agent on- line resmi mana tidak, sekarang masih tidak jelas. Asita juga meminta perjalanan yang dilakukan oleh pemerintah,  wajib menggunakan  agent anggota Asita, “ jelasnya sembari memberi contoh kasus mahasiswa Udayana yang ditipu agent perjalanan wisata illegal.

Law enforcement nya betul- betul ditegakkan. Jika tidak, hancur kita,” tegasnya, sembari menambahkan harus ada pemilahan dalam bisnis on-line kepariwisataan. Pasalnya, ada bisnis on- line dibawah usaha berijin dan ada on-line tanpa ijin usaha, tidak jelas alamatnya. Tidak sedikit laporan hasil survey lapangan Asita yang tidak ditindak lanjuti pihak- pihak berwenang, dengan  alasan tidak ada dana. Asita berharap ada ruang bagi semua stake holder kepariwisataan bersama pemerintah dan media untuk melakukan sidak bersama, dengan demikian dapat menimbulkan efek jera dan aturan hukum ditegakan dengan jelas.

Hal memanfaatkan teknologi dalam berbisnis, sudah dilakukan anggota Asita seiring permintaan pasar dan perkembangannya.  “Kreativitas  dalam mengambil peluang, kesempatan dan memanfaatkan kekuatan bisnis on- line itu berperan penting. Tetapi ketaatan pada aturan hukum juga patut diperimbangkan. Digitalisasi tidak harus saling ‘’mematikan’’, tetapi menguatkan,’’ papar Ketua (Asita) Bali, Ketut Ardana. Ketut Ardana optimis, layanan konvensional masih tetap diperlukan. “Tidak semua perjalanan dapat ditangani dengan on- line, ada pangsa pasar yang tetap memerlukan layanan konvensional. Grup- grup besar, MICE,’’ jelasnya. *dwi, bisniswisata.co@gmail.com

LEAVE A REPLY