Dengan Anggaran Besar, Target Wisman Harusnya Bisa Capai 15 Juta

0
624
Wisatawan Mancanegara (wisman) menikmati atraksi orang utan di Taman Safari Bali. (Foto. Evi)

JAKARTA, Bisniswisata.co.id: Kementerian Pariwisata mendapat anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk pengembangan pemasaran pariwisata. Dengan jumlah tersebut seharusnya pemerintah dapat memenuhi target 12 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang diinginkan DPR.

“Dengan anggaran Rp3.915.781.240.000 dimana senilai Rp1.424.756.300.000 digunakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata, harusnya angka (kunjungan wisman) yang diinginkan DPR menjadi 12 juta itu sangat logis, apalagi Indonesia memiliki target 20 juta kunjungan pada 2019,” ujar Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Iqbal Alan Abdullah di Jakarta, Jumat (6/2/15).

Ia mengatakan, “Target 10 juta wisman yang disuarakan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya sebelumnya sangat rendah. Pasalnya dengan jumlah kunjungan wisman tahun 2014 sekitar 9,5 juta, maka Kementerian Pariwisata hanya perlu menambah 500 ribu wisman untuk memenuhi target 10 juta”.

“Target itu malah lebih rendah dari capaian tahun 2014 yang berhasil menambah 543.282 wisman dari tahun 2013,” ujar Iqbal.

Menurutnya jika dana sebesar itu hanya untuk mendapatkan 500 ribu wisman itu sama artinya satu orang wisman yang berkunjung akan diberi subsidi Rp2,8 juta. Karena anggaran pemasaranya Rp1,4 triliun.

“Normalnya dana pemasaran itu hanya sebesar 5 dolar AS atau sekitar Rp 60.000 untuk satu wisman,” ungkapnya.

Menurut Iqbal dengan anggaran Rp1,4 triliun itu namun target hanya 10 juta atau penambahan 500 ribu itu sama artinya dengan memberikan biaya gratis untuk wisman datang ke Indonesia.

Hal senada diutarakan mantan Ketua Umum Asita Ben Sukma. Bahkan menurutnya pemerintah seharusnya bisa mendapat 15 juta wisman. Ben lantas meminta menpar mengoreksi target yang ia ucapkan sebelumnya.

Dia juga mengaku kecewa karena Menpar Arief Yahya belum memberikan performa yang meyakinkan terutama mengenai mau dibawa kemana pariwisata Indonesia, dan langkah apa secara taktis untuk mencapai 20 juta wisman.

“Semua masih tidak jelas. Visi, misi, strategi yang disampaikannya sama sekali tidak mencerminkan akan adanya perubahan lebih baik seperti yang diinginkan Presiden Jokowi. Sudah saatnya Presiden Jokowi untuk mencermati ini jangan sampai Presiden sendiri nanti akan dinilai jelek karena menterinya memang tidak cocok atau tidak bisa bekerja,” kata Ben.

Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menpar Arief Yahya di gedung DPR, kemarin, dalam kesimpulan rapat meminta agar Menpar Arief Yahya melakukan upaya untuk memperkecil terbangnya devisa ke luar negeri akibat lebih sedikitnya wisman yang masuk daripada orang Indonesia yang berwisata ke luar negeri.

Selain itu, disepakati juga pagu Anggaran RAPBN-P 2015 bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berjumlah Rp3.915.781.240.000, dengan rincian untuk pariwisata Rp2.415.781.240 dan Ekonomi Kreatif Rp1.500.000.000.

Dari anggaran pariwisata sebesar Rp2.415.781.240 alokasi untuk program pengembangan pemasaran pariwisata senilai Rp1.424.756.300.000, pengembangan destinasi pariwisata Rp371.491.374, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Ro407.148.585.

Jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia tahun 2014 adalah 9.345.411 atau meningkat 7,19 persen dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 8.802.129 wisman.

Berdasarkan negara asal wisman, wisatawan asal Singapura terbesar dengan 1,519.223 wisman, disusul Malaysia 1.276.105 orang, Australia 1.098.382 orang, Tiongkok 959.231 orang, Jepang 486.687 orang, Korsel 328.122, India 237.990 orang, Amerika Serikat 234.117 orang, Inggris 230.315, dan Taiwan 201.225 wisman.

Menpar juga bukan hanya melakukan perubahan dari aspek fisik tapi juga mengubah struktur organisasi Kementerian. Misalnya mengubah Direktorat Jenderal dengan Deputi.

Ada empat deputi yang di bangun Menpar Arief untuk menggantikan dirjen, yakni Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri, Deputi Pengembangan Pemasaran pariwisata Manca Negara, Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan Deputi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata. (evi)

 

LEAVE A REPLY