Butuh Data Wisman secara Cepat, Kemenpar Rangkul Kemenkumham

0
546
Menteri Pariwisata, Arief Yahya saat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Kementerian Pariwisata (Kemnpar) saat ini butuh data kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) secara cepat. Tujuan untuk mengevaluasi turis dari negara mana saja yang melancong ke Indonesia, sehingga dengan informasi data yang cepat, akurat, update secara real time memungkinkan untuk melakukan evaluasi kebijakan secara cepat dan tepat sasaran.

“Dengan informasi data secara real time bisa membuat program dan kegiatan untuk menarik kunjungan wisman lebih banyak lagi. Bahkan dengan pendataan
kunjungan wisman secara real time, juga diperlukan untuk menilai efektivitas dan evaluasi dari program tersebut,” papar Menteri Pariwisata, Arief Yahya saat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di gedung Kemenpar Jakarta, Selasa (19/07/2016).

Memang, lanjut Arief Yahya, yang dibutuhkan dalam dunia bisnis adalah speed. Dalam bisnis bukan yang besar mengalahkan yang kecil, namun siapa yang cepat akan menguasai bisnis. Begitu juga di pariwisata, siapa yang cepat menguasai informasi data, maka cepat merebut pasar dan wisatawan asing.

“Presiden Jokowi minta speed diutamakan. Tahun ini tahun percepatan. Sayangnya, bangsa ini lelet. Sehingga kalah jauh dengan Malaysia, Thailand dan Singapura. Bayangkan saja, untuk mengetahui data wisnus (wisatawan nusantara) maupun wisman masa harus nunggu tiga bulan? Padahal negara tetangga seperti Thailand sebelum tutup bulan sudah tahu jumlah wisman yang datang,” tegasnya.

Dilanjutkan, untuk mengetahui jumlah pergerakan wisman yang keluar – masuk Indonesia, akan memanfaatkan teknologi secara digital. Melalui sistem digital dapat menghitung pergerakan wisatawan dari jumlah handphone yang bergerak. “Jadi kita punya data yang real time, gak perlu lagi nunggu waktu 3 bulan pasca kejadian,” sambungnya.

Selain itu, perlunya kerjasama dengan KemenkumHAM dengan memanfaatkan data Keimigrasian. “Kita tidak meminta identitas wisatawan asing yang datang, kita tidak minta data detail siapa yang datang ke Indonesia. Yang kita minta adalah berapa jumlah dalam hitungan angka turis asing yang masuk ke Indonesia dan dari negara mana. Ini semua yang punya data adalah Imigrasi yang merupakan garda terdepan mengetahui informasi data kunjungan wisman,” ungkapnya.

Karena itu, kesediaan dan perhatian Menteri Hukum dan HAM dengan menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan sebuah dukungan konkrit terhadap pengembangan sektor pariwisata. Sehingga Pariwisata Indonesia tidak kalah dengan negara tetangga, bahkan pariwisata diharapkan bisa menjadi kontributor Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di republik ini, “Melampaui kontribusi PDB dari Sumber Daya Alam,” lontar Menteri Pariwisata, Arief Yahya.

Data United Nation World Tourism Organization (UNWTO) menunjukkan data sektor pariwisata berkontribusi sebanyak 10% dari Produk Domestik Bruto , menyerap 1 dari 11 lapangan kerja, memiliki nilai 1,4 Triliun Ekspor, 7% dari nilai Ekspor Dunia, 1,18 Miliar Wisatawan pada tahun 2015, dan 5 s.d 6 Miliar Wisatawan Domestik. Sementara, dalam laporan Tourism and Travel Competitiveness Index di tahun 2015, Indonesia mengalami kenaikan signifikan dari peringkat 70 ke peringkat 50.

“Sektor Pariwisata sebagai leading sector dalam Prioritas Pembangunan Nasional membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk tercapainya target kinerja. Kesediaan dan perhatian Menteri Hukum dan HAM dengan menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan sebuah dukungan konkrit terhadap pengembangan sektor kepariwisataan,” sambung Menpar.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengakui pariwisata menjadi andalan penghasil devisa negara. Karenanya, Kemenkuham menyampaikan dukungan dan menyambut baik langkah sinergi terhadap pengembangan pariwisata yang diwujudkan melalui penandatanganan MoU ini.

“Penandatangan MoU Menteri Pariwisata dan Menkum-HAM adalah bentuk sinergitas antar Kementerian. Semoga kerja sama ini menghasilkan efek positif. Memang kita memiliki aplikasi untuk mengetahui pergerakan wisatawan baik itu bepergian ke tempat wisata maupun menginap. Cara ini akan cepat diketahui berapa jumlah wisatawan yang datang ke Tanah Air. Termasuk dari sisi pintu masuk,” jelasnya.

Pada butir MoU, Kementerian Pariwisata akan mendapatkan hak akses ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, meliputi: data statistik perlintasan warga negara asing; dan data statistik perlintasan warga negara Indonesia, serta mendapatkan informasi terkait dengan spesifikasi teknis secara cepat, tanpa menunggu waktu yang lama. (endy)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.