BKPM Ungkap Penyebab Investasi Pariwisata Tak Dilirik Investor

0
323
WISATA MAKAM TANA TORAJA (foto: http://metrobali.com)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkap ada sejumlah masalah menjadi penyebab investasi sektor pariwisata terutama di daerah melambat. Ada tiga faktor penyebabnya. Pertama, terkait kurangnya koordinasi dalam internal pemerintah daerah (Pemda).

“Kalau di pusat sudah lumayan koordinasinya, pelayanan semakin baik, tapi di daerah-daerah masih sangat kurang. Pelayanan kemudian izin-izin masih belum online,” ujarnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10).

Kedua, lanjut Lembong, kemampuan daerah dalam meyakinkan investor juga dinilai masih belum baik. Padahal, kemampuan tersebut dinilai sebagai faktor pendorong kuat bagi investor untuk masuk. “Bagaimana mendekati investor itu menurut saya perlu diperbaiki,” tutur mantan Menteri Perdagangan.

Ketiga, Perdagangan pembangunan infrastruktur penunjang juga menjadi faktor daya tarik bagi investor. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur penunjang sedini mungkin dinilai juga akan sangat membantu dalam pengembangan potensi wisata daerah.

“Misalnya pengolahan limbah itu bisa jadi mimpi buruk kalau tidak kita kerjakan dari awal. Wisatawan melonjak berkali-kali lipat, limbah manusia melonjak, sampah melonjak, kalau tidak dipikirkan dari sekarang itu bisa menjadi malapetaka secara lingkungan hidup,” tandasnya.

Diakuinya, belum menonjolnya angka investasi sektor pariwisata menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Minimnya investasi tersebut, membuat sejumlah destinasi yang diharapkan bisa setara dengan Bali atau tempat pariwisata lain yang banyak dikenal wisatawan perkembangannya agak lambat.

“Jumlah (investasi) masih jauh dari mencukupi. Selain itu distribusi dari investasi tidak merata. Sejauh ini banyak investor yang menanamkan modal di sektor pariwisata masih terpaku dengan dua daerah, yakni Bali dan Jakarta. Padahal, masih banyak destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan,” paparnya.

Menurutnya, keinginan pemerintah meningkatkan penyebaran destinasi wisata bukan hanya dari segi pemasukan kepada negara. Namun, juga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja baik formal maupun informal. Investasi yang masuk ke Indonesia tak boleh hanya dilihat dari segi nominal capai triliunan rupiah. Juga harus melihat dampak dari investasi tersebut untuk perekonomian masyarakat sekitar.

“Sektor pariwisata mesti investasinya tidak sebesar industri baja, tapi dampaknya akan sangat terasa di kawasan sekitar. Kalau industri besar memang penghasilannya besar juga. Tapi penyerapan tenaganya kecil. Kalau pariwisata walau investasinya tidak besar, tapi banyak pekerja yang bisa ikut. Mulai dari pekerja di hotel dan nonhotel seperti penjual pernak-pernik, tour guide pihak lain yang mendukung pariwisata sekitar,” ujarnya. (endy)

LEAVE A REPLY