Agen Yacth Keluhkan Aturan Hambat Kapal Pesiar Masuk Indonesia

0
659
Yacht bersandar di pelabuhan

DENPASAR, test.test.bisniswisata.co.id: Agen kapal yacth di Indonesia mengeluhkan berbagai aturan yang menghambat kapal yacth dari mancanegara masuk ke Indonesia. Kondisi ini bila ditangani sekaligus diperbaiki akan menganggu target pemerintah Presiden Joko Widodo yang mentargetkan kunjungan 5.000 yacth.

“Kami mendesak pemerintah segera merealisasikan infrastruktur pelabuhan marina dan sinkronisasi aturan guna memudahkan kapal pesiar masuk Indonesia,” papar Office Manager Asia Pacific Superyachts di Indonesia Vivi Oktavia di Denpasar, seperti dilansir laman bisnis.com, Senin (29/02/2016).

Diakuinya, masih banyak kendala yang membuat pemilik kapal mewah tersebut membatalkan rencana kunjungan ke Tanah Air. Asia Pacific Superyachts merupakan salah satu agen yang menangani yacth milik pengusaha dunia.

Salah satu keluhan yang disampaikan terkait kejelasan bisa tidaknya helikopter yang ada di sebuah yacth diterbangkan apabila ikut dibawa berlayar. Selama ini pengurusan izin bagi helikopter yang dibawa yacth untuk terbang masih sangat rumit.

Dia mendesak masalah ini segera teratasi, lantaran sudah mendapatkan penawaran untuk menangani superyacth milik perusahaan raksasa teknologi Microsoft yang berencana masuk Indonesia.

“Devisa besar sekali dengan superyacth, karena fuel saja bisa 400.000 liter belum sampah, sparepart. Minta tolong dibantu, ini kapal mau datang dengan heli dan ini yang terbesar kami tangani,” paparnya.

Dia menyarankan apabila pemerintah menargetkan kunjungan 5.000 yacth maka yang harus diperbaiki adalah bea cukai, imigrasi, balai karantina, dan pelabuhan. Masalah infrastruktur juga menjadi perhatian utama, karena saat ini fasilitas marina yang memadai masih sangat minim.

Layanan Perizinan

Di tempat terpisah, Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) menginformasikan Kapal wisata (yacht) asing bakal mendapatkan pelayanan perizinan yang lebih cepat untuk sandar, berlabuh atau melintas di perairan Indoensia dengan bantuan aplikasi Yacht’s Electronic Registration System (YachtERS).

Kristiarto S. Legowo, Sekjen Kemenlu menyatakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tersebut merupakan amanah dari Peraturan Presiden 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata Asing ke Indonesia.

Dia mengatakan Perpres tersebut bertujuan memberikan kemudahan dan memfasilitasi kedatangan yacht untuk memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia dalam rangka pengembangan wisata bahari.

“Namun demikian, bukan berarti mengkompromikan aspek keamanan. Hal-hal terkait dengan masalah visa, kepabeanan, karantina tetap merujuk pada ketentuan yang selama ini berlaku sehingga tidak akan mengkompromikan aspek keamanan yang akan mengganggu kepentingan nasional”, katanya dalam keterangan resmi, Minggu, (28/2/2016).

Nantinya, dia mengatakan wisatawan asing para pemilik yacht yang berkunjung ke Indonesia bisa mengenalkan Indonesia di dunia internasional, sekaligus bisa membantu merubah persepsi tentang Indonesia melalui kemudahan layanan yacht yang cepat. Adapun, layanan YachtERS dapat diakses melalui situs http://yachters-indonesia.id.

Pemerintah telah menetapkan prioritas baru Indonesia sebagai sebuah Negara maritim. Perpres 105 Tahun 2015 memiliki filosofi dasar tentang perubahan paradigma bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara maritim menyikapi potensi yang ada, salah satunya potensi pengembangan wisata bahari. (*/e)

LEAVE A REPLY